×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Legislator: KLHK Harus Jaga Konservasi, Bukan Beri Izin Investasi

Rabu, 24 November 2021, 18:56 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Legislator: KLHK Harus Jaga Konservasi, Bukan Beri Izin Investasi

Penambangan timah di kawasan hutan Bangka Belitung. (mediaindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak lagi berorientasi pada pemberian izin pemanfatan kawasan hutan, khususnya untuk pertambangan, demi mengurangi kerusakan hutan Indonesia.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu harusnya tampil sebagai penjaga konservasi, bukan pemberi izin investasi,” ujar Yohanis di kanal Youtube DPR RI, Rabu (23/1/2021).

Yohanis mengingatkan, KLHK tidak boleh melupakan prinsip kelestarian dan keberlanjutan konservasi dalam mengelola kawasan hutan demi menjaga lingkungan hidup yang tetap lestari.

“Pembangunan kita ini harusnya tidak lagi berprospektif yang semata-mata berorientasi pada akumulasi profit,” tegas dia.

Hingga saat ini, Komisi IV DPR menilai perusakan hutan masih terus terjadi di berbagai daerah, salah satunya di hutan Kalimantan yang menyebabkan banjir di Sintang (Kalimantan Barat) dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah).

Bahkan saat melakukan rapat dengar pendapat dengan eselon I KLHK pada Senin (22/11/2021) kemarin, Komisi IV DPR menilai kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu melakukan pembiaran terhadap para perusak lingkungan.

Anggota Komisi IV DPR Renny Astuti mengamini pernyataan Yohanis. Renny meminta KLHK, khususnya Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus menindak perusak lingkungan, terutama para penambang ilegal yang menjarah kawasan hutan.

“Gakkum ini harus lebih tegas untuk menindak para perusak lingkungan,” pinta Renny.

Menurut Renny, selama ini Gakkum hanya gencar menindak perusakan hutan dalam skala kecil yang biasa dilakukan masyarakat kecil. Sementara perusakan hutan dalam skala besar cenderung diabaikan.

“Untuk yang skala-skala besar ini kan belum ada tindakan nyata oleh Gakkum,” tegas dia.

Tagar. #konservasi #dpr #kerusakan hutan #klhk

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen