×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Legislator Harap E-Commerce Prioritaskan Produk UMKM Dalam Negeri

Jumat, 24 September 2021, 13:30 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Legislator Harap E-Commerce Prioritaskan Produk UMKM Dalam Negeri

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina. (suarakarya.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina berharap e-commerce mulai memprioritaskan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri ketimbang memberi ruang kepada produk luar negeri.

“Barang penjualan online dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri," tegas Nevi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021). 

Nevi menyampaikan, selama ini konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk luar negeri seiring dengan maraknya marketplace.

Menurut dia, itu sebabnya produk lokal kerap kalah bersaing dengan produk luar negeri pada persoalan harga. Imbasnya, rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar cenderung memilih produk luar.

“Peran marketplace ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri," kata legislator asal Sumatera Barat itu. 

Nevi tidak begitu mempermasalahkan bila produk luar negeri yang dijual di marketplace memang tidak diproduksi oleh pelaku usaha di dalam negeri. Namun terkait produk-prouduk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti kerajinan dan pakaian, marketplace harus mampu memberikan transfer knowlogde ke pelaku UMKM dalam negeri agar dapat memproduksi barang tersebut.

Selain itu, kata Nevi, “saya mengharapkan pemilik marketplace dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk melakukan digitalisasi.”

Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan lantaran ke depan e-commerce akan menjadi terdepan dibandingkan dengan pola perdagangan konvensional. 

Terlebih, Kementerian Perdagangan juga memperkirakan nilai perdagangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat untuk produk utama dalam lima tahun ke depan, bahkan transaksi perdagangan e-commerce pada 2023 akan meningkat sebesar 32,4 persen dari 2019. 

  

Lindungi Konsumen

Di sisi lain, Nevi berharap marketplace mampu memberikan perlindungan konsumen secara maksimal, terutama jaminan pelindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan.

“Selain persoalan data pribadi, saya juga meminta dengan sangat agar pemilik marketplace dapat menekan sampai nol persen adanya praktik penipuan melalui e-commerce," tambah Nevi.

Dia mengatakan, aktifitas jual-beli secara elektonik dapat memungkinkan terjadinya praktik penipuan. Contohnya, barang yang terpampang di e-commerce tidak sesuai dengan yang diterima konsumen atau konsumen telah mentransfer sejumlah uang tetapi penjualnya tidak mengirimkan barang.

“Oleh karenanya, adanya aktifitas jual-beli melalui e-commerce harus dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam negeri,” pungkas Nevi.

Tagar. #digitalisasi UMKM #e-commerce #UMKM #dpr

Berita Terkait
Digitalisasi UMKM Semakin Mendesak

Selasa, 06 Juli 2021, 13:50 WIB

Digitalisasi UMKM Semakin Mendesak
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19