×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Larangan Mudik Butuh Keserempakan Pusat dan Daerah

Senin, 03 Mei 2021, 17:48 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Larangan Mudik Butuh Keserempakan Pusat dan Daerah

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kebijakan larangan mudik membutuhkan keserempakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Sebagai bencana non-alam nasional, penanganan pandemi Covid-19 perlu diikuti dengan kebijakan satu komando dari Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Tito dikutip dari laman Kemendagri, Senin (3/5/2021).

Pelarangan mudik, kata Mendagri, dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan Covid-19. 

“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi. Setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari. Apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” katanya.

Untuk itu Tito meminta agar masyarakat untuk menahan diri dan bersabar untuk sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran Covid-19.

Pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021 selama 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.

Larangan mudik ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan pandemi Covid-19, yang kasusnya umum naik saat libur panjang.

Namun ada pengecualian untuk kendaraan distribusi logistik dan kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan non-mudik. Antara lain bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Tagar. #Mendagri #kemendagri #pemda #larangan mudik

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju