×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Laporan Korupsi DKI Tertinggi di KPK, MAKI Minta Anies Baswedan Perbaiki Sistem Penganggaran

Senin, 20 Desember 2021, 09:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Laporan Korupsi DKI Tertinggi di KPK, MAKI Minta Anies Baswedan Perbaiki Sistem Penganggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: pikiran-rakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memperbaiki lagi sistem penganggaran APBD demi mencegah praktik korupsi.

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya," kata Boyamin dilansir Medcom.id pada Minggu (19/12/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Boyamin merespons banyaknya laporan dugaan korupsi di DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga November 2021, lembaga anti rasuah menerima 471 laporan dugaan korupsi di DKI. Jumlah ini menempatkan Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak mendapat laporan dugaan korupsi.

Lebih lanjut, Boyamin berharap Gubernur DKI segera berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem antikorupsi.

"Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro (dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E), mereka (Pemprov DKI) proaktif, mereka sudah bagus," tukas dia.

Selain itu, Anies perlu membenahi jajarannya. "Sehingga dia di sisa akhir masa jabatannya ini harus betul-betul mengawasi semua penggunaan uang, dan uang-uang yang sebelumnya misalnya kelebihan bayar ya harus langsung diperintahkan untuk dikembalikan," tandas Boyamin.

Boyamin menegaskan, Anies tidak boleh mengabaikan banyaknya laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK sepanjang tahun ini.

Tapi di sisi lain, ia tidak ingin masyarakat langsung menghakimi Anies menyusul banyaknya laporan dugaan korupsi di Jakarta. Sebab, belum tentu semua dugaan korupsi yang masuk ke KPK memenuhi syarat pelaporan.

"Kadang-kadang laporan itu ya dari masyarakat banyak, dan kadang-kadang kasus gugatan cerai saja dilaporkan ke KPK dengan alasan diduga ada yang bermain suap," beber Boyamin.

Tagar. #KPK #Anies Baswedan #Korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen