×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

Lakukan Transaksi Tidak Wajar, Aksi Pejabat Pensiunan Tetap Jadi Temuan PPATK

Kamis, 17 Maret 2022, 19:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Lakukan Transaksi Tidak Wajar, Aksi Pejabat Pensiunan Tetap Jadi Temuan PPATK

Ilustrasi gratifikasi.(Foto: baritopost)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pejabat negara yang melakukan transaksi tidak wajar akan tetap jadi temuan dan dikenakan sanksi kendati telah pensiun atau meninggal dunia. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, kasus seperti itu pernah terjadi. 

Pihaknya pernah menganalisis adanya transaksi yang tidak wajar pada seorang mantan pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

PPATK menemukan pencairan cek senilai Rp35 miliar yang dilakukan usai pejabat itu pensiun. 

“Kami menemukan oknum ASN DKI melakukan transaksi di luar profile yang bersangkutan,” ucap Ivan, dilansir dari Kompas.com, Kamis (17/3/2022). 

Kemudian, PPATK melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat ditindaklanjuti.

Ivan menduga, cek miliaran rupiah itu diperoleh secara tidak wajar. 

“Diduga terkait dengan penyalahgunaan jabatannya,” ungkap Ivan. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat laporan dari PPATK terkait adanya pejabat yang mencairkan cek senilai Rp35 miliar usai pensiun. 

“KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon III di DKI, begitu yang bersangkutan pensiun, mencairkan cek sejumlah Rp35 miliar,” ujar Alex, Kamis (17/3/2022). 

Usai mencairkan cek tersebut, lanjut Alex, eks pejabat Pemprov DKI itu kemudian membeli rumah secara tunai sebesar Rp3,5 miliar.

Setelah pembelian rumah itu, Alex kemudian meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi atas pencairan cek tersebut. Sebab, KPK menduga cek itu terkait penerimaan gratifikasi.

“Saya bilang klarifikasi, klarifikasi, tetapi mungkin sudah jalan Tuhan tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal,” ucap Alex. 

“Kemudian, ini pidananya kita hentikan, dugaan bahwa telah melakukan pidana menerima gratifikasi,” ungkap dia. 

Kendati demikian, lanjut dia, KPK tetap menindaklanjuti temuan PPATK dengan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Alex, dugaan tindak pidananya tidak bisa diteruskan karena pihak yang terkait telah meninggal dunia, tetapi kekayaannya dapat dikenakan pajak. 

“Karena kalau orang pajak itu saya lihat enggak peduli uang dari korupsi atau dari jualan apa pun pokoknya tambah kekayaannya bayar pajak,” ujar Alex. 

“Kita limpahkan ke Ditjen Pajak, supaya apa, supaya atas kekayaan tadi itu bisa kena pajak,” tegas Alex.

Tagar. #pensiun #Dugaan #Gratifikasi #ppatk

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya