×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kutukan SDA Indonesia: Kekayaan Melimpah, Tapi Rakyat Tak Sejahtera

Rabu, 28 Oktober 2020, 14:18 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kutukan SDA Indonesia: Kekayaan Melimpah, Tapi Rakyat Tak Sejahtera

Ilustrasi. (mongabay.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, saat ini Indonesia mengalami natural resource curce (NRC) alias kutukan sumber daya alam (SDA), yaitu ketidakmampuan memanfaatkan SDA untuk mendorong laju perekonomian nasional terutama kesejahteraan masyarakat.

“Ternyata Indonesia terkena yang namanya natural resource curce,” ujar peneliti PWYP Indonesia Al Ayubi dalam Webinar “Yang Muda Bicara Energi dan SDA”, Rabu (28/10/2020).

Ayubi memaparkan, kekayaan alam di Indonesia memang melimpah. Di sektor kehutanan, Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia.

Contoh lainnya di sektor panas bumi. Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia pada 2021 dengan kapasitas panas bumi mencapai 3.559,5 MW.

Sayangnya, menurut Ayubi, kekayaan SDA tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan Indonesia mengalami fenomena NRC.

Kutukan SDA tersebut, lanjut Ayubi, tak lepas dari kurang berkembangnya sektor lain di luar sektor migas dan minerba.  “Ada ketimpangan sektor SDA di sektor migas dan minerba dengan sektor lainnya seperti kehutanan,” terangnya.

Ketimpangan tersebut terlihat dari kontribusi SDA terhadap PNBP pada 2017, misalnya, di mana kontribusi migas sebesar 77 persen, minerba 17 persen, dan kehutanan hanya 4 persen. Sedangkan kontribusi sektor  perikanan dan panas bumi masing-masing hanya 1 persen.

Fenomena NRC juga disebabkan buruknya tata kelola SDA dan praktik korupsi SDA. “Faktanya sampai hari ini praktik korupsi masih marak terjadi di sektor SDA terutama pertambangan yang kita tahu nilai perekonomiannya sangat tinggi,” jelas Ayubi.

Penyebab lainnya adalah rendahnya kualitas modal manusia. Menurut Ayubi, hal tersebut lantaran belanja pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masih kurang memadai.

 

Political Will Lemah

Lebih jauh Al Ayubi mengatakan, political will pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola energi dan SDA hingga kini masih lemah. Hal ini bisa dilihat dari boroknya pengawasan dan penegakkan hukum.

Lemahnya political will juga terpotret dari minimnya keterbukaan infomasi. “Seperti (informasi) kontrak, izin, kemudian tentang beneficial ownership, juga keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan terutama bagi mereka yang berada di wilayah tambang,” tukas Ayubi.

Menurut dia, keterbukaan informasi mestinya menjadi prinsip utama dalam proses pembuatan kebijakan di sektor energi dan SDA.

Selain untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, kata Ayubi, transparansi juga bisa menjadi "mitigasi untuk mencegah praktik korupsi di sektor SDA”.

Ayubi menambahkan, pelaksanaan komitmen sustainable development alias pembangunan bekelanjutan juga belum terlihat optimal seperti yang tercantum rencana umum energi nasional (RUEN).

Peraturan Presiden 22 Tahun 2017 tentang RUEN, di antaranya, menargetkan penurunan emisi gas kaca sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030. Target lainnya adalah energi baru terbarukan (EBT) bisa berkontibusi paling sedikit sedikit 23 persen kebutuhan energi primer pada 2025.

Alih-alih mengimplementasikan target tersebut, kata Ayubi, pemerintahan Jokowi justru masih mengedepankan pengelolaan energi dan SDA di sektor industri ekstraktif.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti sepakat bahwa kebijakan tata kelola energi dan SDA harus mengutamakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

“Jangan sampai kita hanya maju saja secara ekonomi, tapi kita lupa mensejahterakan masyarakat, dan lupa dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan,” tukas wakil rakyat dari Fraksi Golkar itu.

Dyah menyadari bahwa kebijakan energi yang ramah lingkungan hingga kini belum optimal di mana kebutuhan energi primer masih didominasi energi fosil. Sementara kontribusi EBT terhadap energi primer baru 9,15 persen atau jauh dari target minimal dalam RUEN yang sebesar 23 persen pada 2025.

Kendati begitu, dia yakin ke depan kebijakan energi dan SDA bakal mengutamakan aspek antara aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

“Memang pekerjaan rumah kita sangat amat berat. Tapi saya yakin, dengan political will yang baik, dengan tekad dari politisi yang ada, lalu kemudian dorongan dari pemudi-pemudi di Indonesia, lalu kemudian lintas sektor, insya allah kita bisa merealisasikannya (pembangunan berkelanjutan),” kata Dyah.

Kalau sustainable development bisa diwujudkan, Dyah optimistis Indonesia bisa lepas dari kutukan SDA.

Tagar. #SDA #ebt #kutukan SDA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen