×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

KTT G20 Belum Sepakat Soal Pajak Digital

Senin, 23 November 2020, 09:51 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

KTT G20 Belum Sepakat Soal Pajak Digital

Ilustrasi (bisnis.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Konferensi TIngkat Tinggi (KTT) G20 belum menyepakati pungutan digital taxation alias pajak digital.

"Agreement atau persetujuan belum diperoleh pada pertemuan saat ini," terang Sri Mulyani saat konferensi pers secara virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (22/11/2020).

Padahal, kata Sri Mulyani, para menteri keuangan anggota G20 telah merumuskan prinsip-prinsip mengenai pajak digital bersama The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terlebih, lanjut dia, pajak digital menjadi isu yang sangat penting bagi Indonesia.

Sri Mulyani berharap pungutan pajak digital bisa disepakati dalam KTT G20 di Italia pada 2021 mendatang. "Diharapkan pada saat tahun depan presidensi Italia akan bisa mencapai kesepakatan," imbuhnya.

 

Relaksasi Utang

Kendati pajak digital belum disepakati, Sri Mulyani mengatakan KTT G20 melahirkan beberapa kesepakatan terkait financial track.

Salah satunya, debt service suspension initiative (DSSI) alias relaksasi cicilan utang kepada sejumlah negara yang paling rentan terhadap Covid-19. Menurut Sri Mulyani, perpanjangan masa cicilan utang diberikan hingga pertengahan 2021 dari semula hanya sampai akhir 2020.

"Tujuannya agar negara yang berpendapatan rendah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bisa menanganani Covid-19," tukas Sri Mulyani.

Dia membeberkan, penundaan pembayaran utang diberikan kepada 46 negara yang memenuhi syarat pemberian DSSI dengan total utang mencapai 4,9 miliar dolar AS.

"Ini penting untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani Covid-19," terang Sri Mulyani.

Kesepakatan lainnya soal stabilitas sistem keuangan global mengenai global stablecoins atau aset cryto untuk kategori spesifik. Menurut Sri Mulyani, KTT G20 menyepakati seluruh yuridiksi harus melakukan pengawasan secara ketat terlebih dahulu sebelum dilakukan penerapan hukum.

Sementara kesepakan untuk memerangi money laundering dan pendanaan terorisme, "G20 akan mendukung optimalisasi dari teknologi dan pengembangan digitalisasi sektor keuangan karena ini merupakan arah yang tidak bisa lagi ditolak namun perlu disiapkan terutama pada sisi perlindungan data konsumen," tukas Sri Mulyani.

Tagar. #kemenkeu #KTT G20 #pajak digital

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun