×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

KPK: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Amunisi Ekstra Berantas Korupsi

Selasa, 21 Desember 2021, 14:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

KPK: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Amunisi Ekstra Berantas Korupsi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: cnnindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Pasalnya, aturan tersebut bisa mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

"Melalui UU tersebut, KPK akan memiliki amunisi ekstra dalam upaya asset recovery para pelaku korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

Ali mengatakan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK kini lebih fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara dari hasil kejahatan para pelaku korupsi sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Sehingga penegakkan hukum tindak pidana korupsi, tidak hanya memberikan efek jera tapi juga mengedepankan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut," jelas dia.

Ali menyampaikan bahwa lembaga antirasuah sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dalam pemberantasan korupsi dari pemerintah.

"KPK mengapresiasi dukungan penuh pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden, yang telah memberikan perhatian dan berbagai upaya nyata untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, agar lebih optimal dan memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat secara luas," imbuh dia.

Hingga saat ini, belum diketahui kapan DPR akan membahas RUU Perampasan aset untuk kemudian disahkan menjadi produk legislasi. Pasalnya, DPR tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2022 pada 7 Desember 2021 lalu.

Kendati begitu, Jokowi mengaku terus mendorong agar RUU tersebut bisa segera disahkan menjadi produk legislasi.

"Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali akan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan Insya Allah ini juga akan bisa selesai," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, 9 Desember 2021.

Seminggu kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali mengajukan RUU Perampasan Aset agar masuk Prolegnas 2022.

"Kami mohon pengertianlah agar DPR menganggap penting dalam rangka pemberantasan korupsi agar negara ini bisa selamat," kata Mahfud dalam konferensi pers.

 

Pesimistis

Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku pesimistis proses legislasi RUU Perampasan Aset akan berjalan lancar. “Sebab rekam jejak DPR selama ini jarang memprioritaskan undang-undang yang memperkuat penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (20/12/2021).

Apalagi, menurut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset terkesan ada upaya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah mengklaim sudah mengajukan RUU tersebut sebagai Prolegnas 2022, namun lembaga legislatif menolaknya. Namun di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengajukan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Tak hanya itu, Kurnia juga meragukan komitmen Jokowi untuk terus mendorong RUU Perampasan Aset. Menurut dia, Jokowi hanya menempatkan isu pemberantasan korupsi sebatas jargon.

Oleh sebab itu, Kurnia mendesak agar Preside tidak hanya lip service terkait rencana pengundangan RUU Perampasan Aset.

Tagar. #KPK #ruu perampasan aset #pemberantasan korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen