×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

KPK Klaim Posisi Makin Kuat Pasca Revisi UU

Senin, 27 Desember 2021, 13:30 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

KPK Klaim Posisi Makin Kuat Pasca Revisi UU

Gedung KPK. (Foto:pikiranrakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguatkan keberadaan lembaga tersebut. 

Bahkan, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim sistem lembaga antirasuah itu juga semakin baik dalam orkestrasi pemberantasan korupsi setelah adanya revisi UU KPK. 

"Sekali lagi, pasca-revisi UU KPK kami tambah kuat karena kami bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden," ujar Firli, Senin (27/12/2021).

Awalnya, KPK dibuat untuk mencari jalan keluar dari maraknya korupsi, sehingga perlu terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi. Hal itu, menurut dia, perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai pengingat tentang posisi KPK sebagai penegak hukum. 

"KPK dibuat sebagai lembaga independen dan profesional," ucap Firli.

Meski begitu, kata Firli, KPK menyadari begitu banyak harapan masyarakat terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi harus dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Persoalannya, KPK tidak bisa bertindak hanya sesuai opini publik. Opini tersebut akan digunakan KPK sebagai masukan dan koreksi. 

"Maka, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan 'simsalabim' lalu ditangkap," kata Firli. 

"Kami akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur due process of law," imbuh dia.

KPK, lanjutnya, bersedia mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk. Namun KPK memastikan tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik. 

Menurut mantan Kapolda Sumatera Selatan ini, melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan KPK menjadi tidak berdaya. Dia menilai, untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga, dan setiap personal di KPK harus terjaga. 

"Penguatan kualitas sumberdaya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," ucap Firli.

Tagar. #KPK #Ketua KPK Firli Bahuri #Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 #KPK tambah kuat #revisi uu kpk

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen