×
Minggu, 25 Oktober 2020
loading content

KPK Bangun Sistem Khusus Awasi Pilkada 2020

Selasa, 08 September 2020, 17:54 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

KPK Bangun Sistem Khusus Awasi Pilkada 2020

Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya sudah membangun sistem khusus untuk mengawasi Pilkada Serentak 2020. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan bebas dari rasuah.

“Sistem khusus ini dibuat agar tidak muncul koruptor baru sebagaimana yang pernah terjadi di masa pilkada sebelumnya,” kata Firli, Selasa (8/9/2020).

Selain itu, kata Firli, KPK juga mengandalkan informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Cara ini menjadi opsi lain bagi KPK untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada.

Karena itu, dia meminta agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan bila ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Antusiasme dan peran aktif rakyat dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kanal pengaduan masyarakat, sehingga dapat kita cegah bila belum terjadi (korupsi)," jelasnya.

Selain itu, Ketua KPK itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunda proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para peserta pilkada. Sebab, penegakan hukum dan proses pilkada merupakan dua hal yang berbeda, sehingga penegakan hukum tetap berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan Pilkada

"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota," tegasnya.

Untuk mendukung hal itu, KPK bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi.

 

Dana Kampanye

Selain menyiapkan sistem pengawasan yang handal, Ketua KPK juga mengingatkan agar para calon kepada daerah (cakada) yang merupakan petahana atau unsur aparatur daerah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam konstestasi Pilkada.

"Sekali lagi, saya imbau kepada seluruh cakada termasuk tim sukses dan partai politik pengusung untuk mengedepankan sportivitas antikorupsi dalam memenangkan Pilkada Serentak 2020," kata Firli.

KPK, kata Firli, tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.

 

Dana Sponsor

KPK mengungkapkan, hanya 18 persen dana politik dalam pesta demokrasi yang berasal dari kantong pribadi. Sisanya sebesar 82 persen merupakan dana sponsor.

“Kontestan politik dari setiap tahapan pemilihan di Indonesia, rata-rata hanya bermodal nekad,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Dia menambahkan, banyak dari konstestan yang hanya mengincar posisi menang tanpa memikirkan kedalaman kantong. Sebab itu, banyak dari mereka yang mengais modal untuk berkampanye dari berbagai sponsor.

Dampak buruknya, nuansa pemilihan tidak lagi bersifat independen.

"Mahar politik akan dibayar pihak sponsor atau pemodal. Maka pasti ketika duduk menempati posisi jabatan sudah terjerat dan tergadai-gadai," kata Nurul Ghufron.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar tiga pemangku atau penopang kepentingan, yakni KPU, partai politik (parpol) pengusung calon, dan pemilih bisa bekerja sama dengan baik.

"Jika ketiganya benar, maka pencegahan korupsi bisa tegak. Tapi, jika salah satu putus maka akan tidak seimbang. Ketiga-tiganya harus dibetulkan," pungkasnya.

Tagar. #KPK #pilkada serentak #pilkada 2020 #ketua KPK #bawaslu #komisi pemilihan umum

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN