×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

KPK: 95 Persen Laporan Harta Pejabat Tidak Akurat

Selasa, 09 November 2021, 14:58 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

KPK: 95 Persen Laporan Harta Pejabat Tidak Akurat

Ketua KPK Firli Bahuri. (fajar.co.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, 95 persen data laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) tidak akurat.

“Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka,” ujar Firli melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (9/11/2021).

Firli mengatakan, data LHKPN tidak akuran lantaran penyelenggara negara acap kali berusaha menyembunyikan harta kekayaannya mulai dari tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain.

“Ada saja yang mereka sembunyikan,” terang dia.

Selain itu, sambung dia, pejabat negara yang belum taat menyampaikan laporan harta kekayaan kepada lembaga antirasuah juga masih banyak.  "Pada Agustus lalu, KPK menyindir-nyindir DPR RI yang baru sekitar separuh yang sudah menunaikan kewajiban melaporkan harta kekayaan. Kini, giliran BUMD yang disentil.”

Firli membeberkan, ketaatan penyampaian LHKPN di lingkup BUMD sangat rendah. Untuk tahun ini, baru 18,46 persen atau 202 dari 1.094 BUMD yang menyetor laporan harta kekayaan kepada lembaga antisuah.

"Padahal, tenggat pelaporan jatuh pada 31 Maret tiap tahunnya, sudah terlewat 7 bulan yang lalu," tukas dia.

Menurut Firli, ketentuan terkait dengan LHKPN diatur melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam jangka waktu yang panjang itu, sambung dia, mestinya pelaporan kekayaan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa harus selalu diingatkan

"Nyatanya, tidak demikian yang terjadi. Beberapa kali dalam setahun, KPK sampai harus mengeluarkan imbauan," imbuh dia.

 

Butuh Aturan Tegas

Mengingat pentingnya LHKPN sebagai alat deteksi dini tindak pidana korupsi, Firli meminta pemerintah dan DPR menggodok aturan sanksi yang dapat memaksa penyelenggara negara patuh melaporkan kekayaan.

“Belum ada pengaturan penjatuhan sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak patuh menyampaikan LHKPN,” kata Firli.

Menurut dia, aturan yang tegas itu bisa dilakukan dengan merevisi UU Nomor 28 Tahun 1999. Pasalnya, undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang mangkir melapor kekayaan, termasuk pejabat negara yang menyembunyikan hartanya.

Firli menilai, tidak ada gunanya menantikan kesadaran seluruh penyelenggara negara terkait laporan harta kekayaan. Menurut dia, pemecahan persoalan tersebut memerlukan komitmen politik yang kuat di tingkat legislasi.

"Ketidakpatuhan melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik merupakan salah satu mental korup yang harus dikikis," tegas Firli.

 

Tagar. #KPK #Laporan Kekayaan Pejabat #pemberantasan korupsi #LHKPN #Firli Bahuri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek