×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Korupsi Pengadaan Didominasi Penyalahgunaan Wewenang

Jumat, 28 Agustus 2020, 22:16 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Korupsi Pengadaan Didominasi Penyalahgunaan Wewenang

Ilustrasi (pikiran-rakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kasus korupsi pengadaan barang/jasa (PBJ) didominasi oleh pelanggaran terhadap Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

 “Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa paling banyak ternyata terkait penyalahgunaan wewenang, yaitu 123 kasus,” ujar Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fajar Adi Hermawan dalam Webinar “Analisis Putusan Pengadilan tentang PBJ”, Jumat (28/82020).

Kesimpulan tersebut didapat usai LKPP melakukan analisis terhadap 147 putusan pengadilan yang diambil secara acak dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Selain penyalahgunaan wewenang, 14 kasus lainnya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang merugikan keuangan negara.

Di samping itu, putusan yang menyatakan terbukti menerima pemberian atau janji, memberi hadiah atau janji, dan pegawai negeri terbukti turut serta dalam pengadaan masing-masing satu kasus.

Sedangkan tujuh kasus lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi.

Pertimbangan putusannya, antara lain, tidak ada kerugian negara, perbuatan yang bersifat administratif hingga dianggap tidak ada niat untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, orang lain, ataupun koorporasi.

Dengan kata lain, “sebanyak 140 putusan terbukti melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa, 7 putusan lainnya tidak terbukti,” jelas Fajar.

 

Enam Masalah Utama

Lebih lanjut Fajar mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang/jasa dipengaruhi sejumlah permasalahan dalam proses pengadaan. Mulai hasil pekerjaan tidak sesuai, mark-up harga, gratifikasi, hingga kesalahan tim teknis.

“Dari 147 putusan, ternyata sebanyak 142 menyangkut hasil perkerjaan tidak sesuai,” tutur Fajar.

Ketidaksesuaian hasil pekerjaan, kata Fajar, ada yang berupa spesifikasi teknis dan volume pekerjaan tidak sesuai kontrak, pekerjaan belum selesai tapi pembayaran 100 persen, hingga manipulasi hasil pekerjaan. Bahkan ada juga kasus pemalsuan dokumen hasil pekerjaan atas pelaksanaan kontrak.

Fajar menambahkan, ada lima permasalahan lainnya yang cukup dominan dalam kasus korupsi pengadaan setelah melakukan analisis terhadap 147 putusan pengadilan.

Pertama, persekongkolan sebanyak 111 kasus. Rinciannya, 51 kasus persekongkolan vertikal (antar penyedia dan pengelola), 16 persekongkolan horizontal (antar pelaku usaha), serta 22  kasus persekongkolan gabungan (vertikal dan horizontal).

Lalu, kesalahan pejabat pembuat komitmen (PPK) sebanyak 86 kasus.  Jenis kesalahannya beragam, di antaranya, lalai mengendalikan kontrak, tidak cek harga di pasaran ketika me-review harga perkiraan sendiri (HPS), tidak me-review spesifikasi teknis, hingga tidak mendenda keterlambatan pekerjaan.

Ketiga, pinjam ‘bendera’ alias pinjam perusahaan. LKPP menemukan praktik ini di 78 putusan.

Keempat, 48 kasus merupakan kesalahan penyedia. Kasus ini gegara penyedia yang menandatangani kontrak bukan pihak yang sah, penyedia wanprestasi, selisih pembayaran ke penyedia, dan laporan progress tidak sesuai realisasi.

Terakhir, kesalahan dalam HPS terdapat 38 kasus. Kesalahan peyusunan HPS, antara lain, tanpa melakukan survei, hanya berdasarkan satu sumber, dan penyusunannya dilakukan oleh penyedia.

 

Lebih Dari Satu Modus

Dari 147 putusan yang dianalisis, Fajar mengatakan bahwa mayoritas kasus korupsi tidak hanya menggunakan satu modus penyimpangan.  

Dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, mayoritas terdapat lebih dari satu modus penyimbangan.

“Ternyata di dalam pinjam perusahan itu juga ada kejadian persekongkolan, pekerjaan tidak selesai namun pembayaran selesai, dan proses pemilihan tidak sesuai prosedur,” kata Fajar, mencontohkan.

Modus lainnya adalah spesifikasi teknis tidak sesuai dengan kontrak. Tapi di saat bersamaan terjadi persekongkolan antar penyedia.

Lalu, penyimpangan selisih pembayaran ke penyedia. Di saat bersamaan PPK tidak melakukan cek harga di pasaran atas HPS dan terjadi penyimpangan sub kontrak melakukan pekerjaan utama.

“Jadi, ini tidak berdiri sendiri. Ada irisan modus lain yang dilakukan, yang mungkin saja mencerminkan tindak pidananya,” pungkas Fajar.

Tagar. #pengadaan barang/jasa #lkpp #tender #korupsi pengadaan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak