×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Korupsi Dana Desa Jadi Fokus Kerja KPK

Selasa, 19 April 2022, 14:50 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Romauli Lubis

Korupsi Dana Desa Jadi Fokus Kerja KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: detik.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal massifnya kasus korupsi dana desa. Menurut KPK, isu korupsi di sektor dana desa sudah menjadi fokus kerja lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah menggunakan pendekatan pencegahan korupsi dengan mengusung program "Desa Antikorupsi" untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Program ini mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, melibatkan publik, serta berdaya bagi masyarakatnya. Hal ini salah satunya untuk menekan potensi korupsi pada pengelolaan dana desa," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).

ICW menyampaikan "Laporan Tren Penindakan Korupsi 2021" pada Senin (18/4/2022) kemarin. Salah satunya, ICW mengungkap korupsi dana desa terus meningkat sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahkan, sektor dana desa menjadi kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi ketimbang sektor lainnya. ICW mencatat, korupsi dana desa mencapai 156 kasus pada 202 atau mingkat 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 129 kasus.

Dalam kesempatan tersebut, ICW lantas meminta aparat penegak hukum, terutama KPK, untuk melakukan pemantauan, kontrol, serta evaluasi secara ketat terhadap penggunaan dana desa.

Bukan hanya isu korupsi dana desa, KPK mengungkakan bahwa beberapa temuan ICW lainnya juga relevan dengan fokus kerja lembaga antirasuah.

"Kami sampaikan bahwa beberapa temuan dari kajian tersebut relevan dengan fokus kerja KPK saat ini," kata Ali.

Contohnya berkenaan dengan korupsi di sektor pertanahan hingga mengakibatkan kerugian negara terbesar. Menurut Ali, KPK memiliki fokus kerja untuk mengatasi persoalan tersebut melalui tugas koordinasi dan supervisi.

"Kedua tugas ini memberikan perhatian khusus dalam penertiban aset guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Sektor pertanahan ini pun menjadi satu dari delapan area intervensi KPK kepada pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)," tandas dia.

Begitu juga soal korupsi di lingkungan BUMN. KPK mengaku sedang berfokus melakukan upaya pencegahan secara sistemis di lingkungan BUMN.

"Berikutnya soal ASN sebagai pelaku korupsi terbanyak, KPK mengatasi masalah tersebut dengan mengintensifkan program pendidikan antikorupsi bagi penyelenggara negara dalam program 'Paku Integritas' dan 'Keluarga Integritas'," tambah Ali.

Ali Fikri menegaskan, KPK secara simultan terus menyelaraskan dan mengoptimalkan tiga strategi pemberantasan korupsi sekaligus, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Dengan demikian, capaian atau hasil pemberantasan korupsi secara komprehensif sebaiknya juga mengukur ketiga strategi tersebut," pungkas dia.

Tagar. #KPK #korupsi dana desa #Dana Desa #ICW

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya