×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Korupsi BLBI Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp5.000 Triliun

Kamis, 08 April 2021, 22:46 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Korupsi BLBI Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp5.000 Triliun

Ilustrasi BLBI (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menyatakan, perhitungan FITRA, dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di 1998 berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp5.000 triliun.

Hasil audit BPK tahun 2000, kasus BLBI merugikan negara sampai Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun dana yang disalurkan atau mengalami kebocoran sebesar 95,78 persen. 

Akibatnya, negara harus membayar kewajiban beban bunga tetap sebesar 11,35 persen per tahun selama 43 tahun sejak penerbitan obligasi rekap pada 1998.

“Lalu, besaran dana yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk membayar obligasi rekap BLBI sebesar Rp250 triliun dari bunga berbunga,” jelas Badiul dalam diskusi daring soal BLBI, Kamis (8/4/2021).

Dengan perhitungan itu, jika diakumulasikan hingga 2043 kasus korupsi BLBI masih menjadi beban negara dan merugikan keuangan negara sebesar Rp5.000 triliun.

“Ini (korupsi BLBI) merampas kesejahteraan dan menjadi salah satu penyebab defisit keuangan negara setiap tahunnya yang selalu membesar dan menyebabkan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Jika tetap dibiarkan bisa menyebabkan krisis keuangan yang tidak lama lagi,” tuturnya.

Sayangnya, hingga saat ini total obligasi yang dibayarkan oleh negara belum dibuka transparan dan akuntabel disampaikan ke publik sehingga berpotensi diselewengkan.

Berdasarkan hasil audit dilakukan pada Bank Indonesia, ada 48 bank penerima BLBI. Rinciannya, 10 bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank beku kegiatan usaha (BBKU), dan 15 bank dalam likuidasi.

 

Skenario Terstruktur

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah sudah terstruktur.

Ada kejanggalan dan SP3 ini tidak berdiri sendiri. Upaya pengkondisian sejak lama dan akhirnya SP3 bisa keluar,” kata dia.

Pasalnya, kata dia, ketika isu SP3 mencuat, suara DPR juga tidak begitu terdengar.

“Kasus SP3 akan menjadi preseden bagi munculnya SP3 lainnya. Kalau ini terjadi sebenarnya ini adalah settingan jangka panjang, seperti ada kasus lainnya kasus korupsi e-KTP dan Pelindo,” jelasnya.

Untuk itu, perlu untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap kasus-kasus korupsi ini.

“Banyak kasus besar di masa lalu terjadi, tetapi tidak dilanjutkan dan tidak transparan karena menyinggung banyak tokoh besar. Termasuk korupsi Pelindo dan e-KTP. Kasus BLBI ini dan banyak kasus lain sarat dengan kepentingan politik,” tutupnya.

Senada, analis politik Exposite Strategic Arif Susanto juga menyatakan bahwa melemahnya KPK sudah sistematis. Dimulai dengan adanya dewan pengawas dan KPK juga dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara.

“Hal ini menjadi masalah. Kalau kita kembali kepada UU terdahulu, KPK tidak berhak mengeluarkan SP3,” tutupnya.

Berdasarkan uraian tersebut, koalisi yang terdiri dari FITRA, TePi, IBC, LIMA dan Exposit Strategic, mendesak agar KPK kembali kepada spirit awal pendirian lembaga untuk memberantas korupsi dan bertindak independen. KPK harus mampu melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan khusus pengusaha, politikus, dan pihak manapun.

Tagar. #KPK #Korupsi #korupsi blbi #SP3 KPK #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital