×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Korting Hukuman Mati Sindikat Narkoba Merusak Nalar

Selasa, 29 Juni 2021, 12:48 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Korting Hukuman Mati Sindikat Narkoba Merusak Nalar

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Lolosnya enam orang terdakwa pembawa 402 kg sabu dari hukuman mati merusak nalar dan logika sehat publik. Sebab, tidak bisa dibayangkan daya rusak sabu 402 kg tersebut terhadap generasi bangsa.

Oleh sebab itu, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendesak jaksa untuk mengajukan kasasi demi keadilan dan untuk melindungi kepentingan generasi yang lebih besar lagi.

Keringanan hukuman enam terdakwa itu diperoleh usai pengajuan banding mereka diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Padahal, menurut Didik, pengedar narkoba tak pantas mendapat maaf. “Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan hukuman setimpal ataupun untuk memberikan efek jera semata,” kata Didik, Selasa (29/6/2021).

Sebab, yang paling penting menurut Didik adalah untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Selain dari sisi penegak hukum, Didik pun meminta masyarakat mengawasi setiap perilaku hakim. Jika masyarakat melihat ada perilaku hakim yang tidak sepantasnya, apalagi terbukti memberi toleransi terhadap kejahatan atau bahkan ikut menjadi bagian kejahatan termasuk kejahatan narkoba maka masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepada Komisi Yudisial.

Meskipun demikian, kata dia, independensi hakim tetap harus dihormati.

“Selain itu, saya berharap Komisi Yudisial terus melakukan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan terhadap hakim-hakim yang berpotensi berperilaku menyimpang," ujarnya.  

Lebih lanjut Didik juga mengatakan, kejahatan luar biasa narkoba dengan barang bukti sedemikian besar, tetapi ada pengurangan hukuman yang dilakukan oleh PT Bandung tentu cukup mengejutkan dan menimbulkan tanda tanya besar.

Apalagi dalam konvensi internasional, Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, kata legislator dapil Jawa Timur IX itu, penegakan hukumnya butuh perlakuan khusus, efektif, dan maksimal.

“Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Oleh sebab itu, Indonesia justru berkewajiban menjaga warga negaranya dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal," tandas Didik.

Salah satu perlakuan khusus tersebut yakni dengan cara menerapkan hukuman berat pidana mati.

Tagar. #sindikat narkoba #narkoba #DPR RI #Hukuman Mati

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital