×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Korpri Usulkan Eselon I dan II Daerah Diangkat oleh Pusat

Rabu, 30 Juni 2021, 12:33 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Korpri Usulkan Eselon I dan II Daerah Diangkat oleh Pusat

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengusulkan agar pejabat eselon I dan II di daerah sebaiknya diangkat oleh pemerintah pusat.

“Agar pejabat eselon I dan eselon II ditarik menjadi aset nasional untuk menjaga sistem karier ASN,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh, Rabu (30/6/2021).

Menurut Zudan, pengangkatan tersebut agar birokrasi pemerintahan kuat dan ASN mampu menjaga netralitas serta menghindarkan diri dari intervensi politik. Sebab, selama ini banyak pejabat yang menjadi korban tsunami politik dalam setiap kali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kami jajaran ASN itu ingin profesional, tapi ekosistem di luar, kriminalisasi birokrasi, tsunami politik, tarik-menarik itu demikian kuat. Para ASN setelah Pilkada itu pada tegang karena ada kemungkinan dicopot, dianggap tidak berkeringat," kata Zudan.

Untuk itu, ekosistem birokrasi itu perlu disehatkan. Birokrasi yang sehat, kata Zudan, akan terbebas dari intervensi politik, sehingga ASN dapat bekerja profesional.

 

Otonomi Birokrasi

Untuk menyehatkan iklim birokrasi, Ketum Korpri Nasional ini mengusulkan penguatan perlindungan sistem karier ASN, penguatannya dengan konsep otonomi birokrasi.

"Dalam konsep otonomi birokrasi, pejabat tertinggi kepegawaian di pusat dan di daerah adalah pejabat tertinggi di ASN. Kalau di pusat setingkat sekretaris jenderal atau sekretaris menteri (Sekjen/Sesmen). Kalau di daerah setingkat Sekda," jelas dia.

Dengan penerapan konsep tersebut, tata kelola birokrasi ASN diatur oleh ASN sendiri, bukan oleh political appointee (pejabat politik).

"Kalau bupati, wali kota, gubernur atau menteri ingin mencari pejabat, tinggal minta ke Sekda/Sekjen. Misalnya, bupati ingin pejabat Kepala Dinas Kehutanan yang bagus, Sekda akan mencarikan. Tentu akan diawasi oleh satu level pejabat di atasnya. Kalau di provinsi oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau di kementerian dan lembaga (K/L) diawasi oleh Menteri PAN-RB," terang Zudan.

Bukan itu saja, kalau pejabat itu bagus bisa naik (jabatan dan pangkat) ke provinsi, dan selanjutnya jika berprestasi bagus bisa naik ke nasional. "Jadi wawasan pusat dan daerah itu bisa terwujud. Itulah arah politik hukum dalam UU ASN. Kalau ada revisi perlu ke arah perlindungan sistem karier ASN," tandasnya.

Prinsipnya, kata dia, political appointee harus dipisahkan dari birokrasi. Sebab, negara yang kuat dilandasi birokrasi yang kuat pula. Untuk itu,  Zudan berharap revisi UU ASN diarahkan untuk membangun ekosistem birokrasi yang sehat dan kuat.

"ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat," kata Zudan.

Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR RI.

Tagar. #korpri #reformasi birokrasi #ASN #revisi UU ASN

Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak