×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Konflik Agraria Melonjak di Masa Pandemi

Rabu, 06 Januari 2021, 13:36 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Konflik Agraria Melonjak di Masa Pandemi

Sebaran Konflik Agraria 2020. (Paparan Materi Sekjen KPA Dewi Kartika)

Infoanggaran.com, Jakarta – Di tengah perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi bahkan resesi akibat pandemi Covid-19 pada 2020, konflik agraria berskala besar harusnya mengalami tren penurunan.

Logikanya, korporasi besar bakal mengurungkan rencana investasi dan ekspansi bisnis yang ‘lapar tanah’. Mereka harus melakukan efisiensi bisnis karena pemasukan berkurang gegara pandemi.

Tetapi realitanya berbanding terbalik. Konflik agraria berskala besar justru meningkat meski perekonomian nasional sedang terpuruk.

Sepanjang periode April-September 2020, tercatat ada 138 kasus ‘perampasan' tanah masyarakat demi lahan bisnis korporasi. Jumlah ini lebih banyak ketimbang ketimbang periode 2019 yang sebanyak 133 kasus.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam “Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 KPA” secara virtual, Rabu (6/1/2020).

Dewi menilai korporasi baik swasta maupun negara sama sekali tidak bisa menahan diri kendati masyarakat sedang ‘sekarat’ gegara pandemi. “Justru menjadikan krisis dan pembatasan sosial sebagai peluang untuk menggusur masyarakat dari tanahnya,” jelas dia.

Bukan hanya tidak bisa menahan diri, kata Dewi, cara-cara merebut tanah masyarakat makin tidak terkendali. Menurut dia, sudah bukan rahasia bahwa praktik terjadinya land grabbing di atas tanah masyarakat dilegitimasi hukum dan difasilitasi pemerintah.

“Perampasan tanah berskala besar sepanjang 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota, hidup dalam situasi semakin buruk,” jelas Dewi.

Korbannya bukan dalam jumlah sedikit, ada sekitar 135.332 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Mereka kerap mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

“Mereka tidak hanya terancam krisis kesehatan, ekonomi dan pangan, namun juga harus berjibaku mempertahankan kampung dan kehidupannya. Bahkan harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan haknya atas tanah,” tegas Dewi.

Tidak tanggung-tanggung, luas tanah mereka yang direbut korporasi mencapai 624.272 hektare dengan jumlah kasus sebanyak 241 sepanjang 2020.

Korporasi yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan paling mendominasi munculnya konflik agraria, baik dari segi frekuensi maupun luasan konflik agraria.

Jumlah konflik agraria di sektor perkebunan mencapai 122 kasus dengan luas 230.887 hektare. Sementara di sektor kehutanan sebanyak 41 kasus dengan luas konflik agraria mencapai 312.158 hektare.

Sisanya, konflik agraria tersebar di sektor infrastruktur sebanyak 30 kasus dengan luas 57.185 hektare, properti 20 kasus dengan luas 6.019 hektare, pertambangan 12 kasus dengan luas 12.792 hektare.

Lalu fasilitas militer sebanyak 11 kasus dengan luas 4.741 hektare, pesisir kelautan 3 kasus dengan luas 243 hektare, dan agribisnis 2 kasus dengan luas 3.915 hektare..

“Badan-badan usaha raksasa di sektor itu menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya,” tegas Dewi.

Konflik agraria seluas 642.272 hektare itu terjadi di 30 provinsi. Posisi teratas masih diduduki Provinsi Riau sebanyak 29 kasus dengan luas tanah sebanyak 60.339 hektare dan korban terdampak mencapai 19.996 kepala keluarga yang tinggal di 32 desa.

Dewi menegaskan, praktik perampasan tanah sepanjang 2020 bakal dicatat dalam sejarah pandemi, di mana krisis ekonomi yang melanda justru menjadi titik balik dari usaha-usaha perluasan monopoli tanah oleh kelompok konglomerat dan badan usaha berskala besar.

“(Tapi) bagi rakyat, 2020 adalah tahun perampasan tanah berskala besar,” pungkas Sekjen KPA Dewi Kartika.

Tagar. #pertumbuhan ekonomi #pandemi covid-19 #konflik agraria #konsorsium pembaruan agraria

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen