×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Komnas PA Apresiasi Banding atas Vonis Herry Wirawan

Senin, 14 Maret 2022, 16:28 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Komnas PA Apresiasi Banding atas Vonis Herry Wirawan

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait. (Foto: portalmajalengka).

Infoanggaran.com, Jakarta - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) yang mengajukan banding terhadap vonis terpidana Herry Wirawan. 

Herry Wirawan merupakan terpidana kasus pemerkosaan 13 santriwati yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni hukuman mati. 

Arist mengatakan, tuntutan hukuman mati itu sudah sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Saya apresiasi Kajati, bahkan hak atas identitasnya itu pun harus dihargai, karena hak perdatanya itu tidak dapat diukur dengan uang, bagaimana bisa mengukur itu," jelas Arist, Senin (14/3/2022).  

Walau demikian, Arist menilai, upaya banding untuk mengubah putusan hukuman mati atau seumur hidup tidak memberi manfaat bagi korban. 

"Hukuman mati misalnya, apa untungnya bagi korban? Seumur hidup sekalipun tidak ada untungnya. Dia akan mengalami trauma sepanjang hidupnya," beber Arist.

Karena itu, Arist memberi dukungan terhadap upaya banding yang berkaitan dengan restitusi. Langkah itu, menurut dia, sudah sesuai undang-undang.

"Ada sesuatu yang khusus ditetapkan adalah JPU itu menyangkut hak restitusi. Saya kira itu sangat luar biasa,” ungkap dia. 

Restitusi berarti menyita aset dari terpidana Herry Wirawan dan diberikan seluruhnya untuk korban. 

Putusan Hakim PN Bandung menyebut, pembayaran restitusi sekitar Rp300 juta itu dialihkan ke negara, dalam hal ini Kementerian PPPA. 

Arist berpendapat, bahwa negara dalam perkara ini hanya sebatas memberi kompensasi bukan restitusi. 

"Karena pemerintah tidak membayar restitusi, dia kompensasi. Jadi, artinya ketidakmampuan ya katakanlah Rp7 juta atau Rp14 juta kan hak perdata yang melahirkan ini anak dan yang dilahirkan juga anak, jadi hak-haknya tidak bisa terpenuhi," tuturnya. 

Arist melanjutkan, “jadi kalau bicara tentang hasil penelitian LPSK itu tidak cukup, maka sebenarnya kompensasi harus diberikan oleh negara, di situlah kehadiran negara."

Saat ini, sambung Arist, tengah dilakukan upaya banding untuk meminta Pengadilan Tinggi menyita seluruh aset terpidana, termasuk kompensasi dari Kementerian PPPA harus diberikan untuk korban. 

“Apapun yang ada di situ, ditambah kompensasi yang dimintakan kepada Kementerian PPPA,” tukas Arist. 

Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana mengatakan, apresiasi Komnas PA menjadi dorongan bagi pihaknya untuk serius menangani perkara yang berkaitan dengan korban anak. 

"Ini jadi bekal, tidak menjadi besar hati, tapi jadi pengingat untuk bekerja lebih giat lagi dan bagaimana kita tidak hanya memberika efek jera pada pelaku tapi juga memberikan perlindungan bagi korban," kata Asep.

Tagar. #anak #Herry Wirawan #Pemerkosa #Vonis #Komnas PA #Arist Merdeka

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin