×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Komnas HAM Tak Tuntas Usut Peristiwa KM50

Senin, 08 Februari 2021, 20:25 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Komnas HAM Tak Tuntas Usut Peristiwa KM50

Ilustrasi. (sindonews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sudah lebih dua bulan kasus penembakan enam laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Shihab di KM 50 Tol Jakarta – Cikampek berlalu. Hingga saat ini, belum menemui tititk terang siapa aktor di balik peristiwa KM50 itu.

“Komnas HAM tidak tuntas dalam melakukan investigasi. Kalau tuntas, pasti ketemu siapa yang memberi komando,” ujar Ketua Tim Advokasi Korban Peristiwa KM50 Hariadi Nasution dalam webinar, Senin (8/2/2021).

Menurut Hariadi, peristiwa KM50 sudah dirancang secara sistematis, pelakunya aparat, dan pasti ada garis komando yang terstruktur.  “Yang jelas, Komnas HAM juga sudah mendapatkan informasi terkait adanya surveillance (pembuntutan),” terangnya.

Terlebih, lanjut dia, polisi juga diketahui menghilangkan barang bukti di tempat kejadian perkara seperti menghilangkan berkas darah dan “merampas” CCTV, alih-alih melaksanakan rules of engagment alias SOP macam memasang police line.

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, Hariadi meyakini “peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat.”

Awal Januari 2021 lalu, Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi terkait peristiwa KM50. Ada enam fakta yang berhasil diungkap, salah satunya Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap Habib Rizieq Shihab.

Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa KM50 merupakan pelanggaran HAM dan merekomendasikan peristiwa tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

 

Segera Tuntaskan

Terlepas dari penilaian Hariadi, akademisi President University Muhammad AS Hikam berharap peristiwa KM50 segera dituntaskan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau tidak dituntaskan, maka dia (peristiwa KM50) hanya akan menambah kejahatan HAM yang terus disepelekan,” ujar Hikam dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, lanjut Hikam, juga semakin merusak tatanan demokrasi yang terus mengalam penurunan dalam beberapa tahun terakhir. “Saat ini bukan hanya oligarki, tapi masyarakat sipi kita juga terbelah,” katanya, mengingatkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Terlebih, kata dia, extra judicial killing alias pembunuhan warga negara oleh aparat tanpa proses hukum bukan hanya terjadi terhadap enam laskar FPI tapi acap kali terjadi di berbagai wilayah.

“Ini ‘tradisi’ yang sudah mengerikan. Dan kita harus serius menyelesaikannya,” ujar Isnur.

Dia mengatakan, seharusnya negara bergerak cepat dan serius melakukan penyelidikan dan penyidikan peristiwa KM50. “Pelaku-pelakunya harus diusut, siapa timnya, kemudian dicek level siapa yang menyuruhnya, bukan hanya pelaku lapangan.”

“Aparat itu gak mungkin bertindak kalau tidak ada perintahnya,” tambah Isnur, mengingatkan.

Kendati begitu, Isnur ragu peristiwa KM50 bisa dituntaskan hingga proses peradilan. Jangankan kasus pelanggaran HAM biasa, lanjut dia, “yang sudah dinyatakan kejahatan HAM berat saja seperti peristiwa 1965, Talangsari, dan Semanggi, itu gak maju-maju di proses persidangan. Kejaksaan Agung tidak meneruskan perkara ini.”

Tagar. #ham #kinerja HAM #pelanggaran HAM

Berita Terkait
Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Menurun

Kamis, 10 Desember 2020, 19:01 WIB

Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Menurun
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen