×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Komitmen Anggaran Tata Kelola Sampah Sangat Memprihatinkan

Kamis, 22 April 2021, 21:00 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Komitmen Anggaran Tata Kelola Sampah Sangat Memprihatinkan

Ilustrrasi (Foto: HiTekno.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kebijakan dan komitmen anggaran untuk tata kelola sampah di daerah secara umum masih memprihatinkan dan jauh dari harapan. Dari studi FITRA pada akhir 2020 di 50 daerah, rata-rata alokasi anggaran tata kelola sampah hanya mencapai Rp16,6 miliar atau 0,7 persen dari total APBD di 50 daerah tersebut.

Dari 50 daerah, hanya Denpasar, Pekanbaru, Banjarmasin, Tangerang, dan Ambon yang mengalokasikan anggaran program pengelolaan sampah lebih dari dua persen dari total belanja daerah.

Minimnya alokasi anggaran tersebut menunjukan sektor ini belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah atau Pemda. “Padahal dampaknya bisa berakibat pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan bencana ekologi,” jelas kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan, Kamis (22/4/2021).

Selain itu, bukti kedua bahwa komitmen anggaran Pemda masih rendah adalah minimnya regulasi terkait tata kelola sampah di level daerah. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 persen yang sudah memiliki perda persampahan dan perda retribusi persampahan. Minimnya regulasi di level daerah menunjukkan bahwa komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah di daerah masih rendah.

Studi FITRA menuinjukkan, kota/kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan daerah dengan regulasi tata kelola sampah terbanyak. “Padahal, dalam regulasi tersebut Pemda bisa mengatur retribusi sektor persampahan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

 

Minim Infrastruktur

Bukti ketiga, lanjut Misbah, adalah minimnya infrastruktur modern pendukung pengelola persampahan.

Menurut Misbah, ketersediaan infrastruktur persampahan di Indonesia dianggap masih kurang memadai jika bandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

Ketersediaan infrastruktur persampahan ini harus dibarengi dengan inovasi dan teknologi mutakhir agar bisa mengurangi jumlah timbunan sampah. Jika tidak, maka seperti yang terjadi di TPST Bantargebang kemungkinan akan terjadi overload pada 2021 ini.

Berdasarkan tiga masalah utama tersebut, FITRA mendesak agar pemerintah mendorong lahirnya perda persampahan dan perda retribusi persampahan di seluruh daerah. Selain itu, Pemda juga perlu menaikkan anggaran program tata kelola sampah minimal 5 persen di APBD.

Kemudian, pemerintah juga perlu mendorong agar reformulasi dana transfer ke daerah (TKDD) berbasis kinerja lingkungan. Poin terakhir, mengembangkan inovasi dan teknologi infrastruktur pengelolaan sampah yang mutakhir.

“Dengan dukungan kebijakan anggaran, maka kinerja tata kelola persampahan bisa lebih efektif,” tutup Misbah.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, jumlah timbunan sampah secara nasional diperkirakan sebanyak 175.000 ton per hari. Dalam setahun jumlah tersebut akan mencapai 64 juta ton (jika diasumsikan setiap orang per hari menghasilkan sampah 0,7 kg).

Selain itu, permasalahan sampah di laut (marine litter) menjadi isu penting di banyak negara karena pencemaran marine litter terus meningkat setiap tahunnya.

Jika persoalan sampah tidak dikelola dan ditangani serius, maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan strategis baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

 

 

 

 

Tagar. #sampah rumah tangga #klhk #anggaran sampah #tata kelola sampah #FITRA

Berita Terkait
Tingkat Daur Ulang Sampah di Indonesia Sangat Rendah

Selasa, 22 Desember 2020, 19:30 WIB

Tingkat Daur Ulang Sampah di Indonesia Sangat Rendah
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen