×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Komisi XI DPR Sebut Utang Pemerintah Sudah Lampu Merah

Kamis, 24 Juni 2021, 14:30 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Komisi XI DPR Sebut Utang Pemerintah Sudah Lampu Merah

Ilustrasi. (katadata.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, besarnya utang pemerintah yang mencapai Rp6.527 triliun per April 2021 mengindikasikan lampu merah bagi eksekutif. Terlebih, kemampuan pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga utang juga terus menurun di tengah melonjaknya utang selama pandemi Covid-19.

"Jadi ini betul-betul gawat. Artinya, ruang fiskal sudah sempit,” ujar Hafisz dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Hafisz mengungkap, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah menembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR). Padahal rasio utang yang stabil menurut standar IDR berada di kisaran 92-127 persen.

Rasio debt service terhadap penerimaan juga cukup tinggi, yaitu sebesar 46,77 persen. Menurut Hafisz, rasio ini sudah melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen - 35 persen.

Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat. Hafisz mengatakan, saat ini sudah mencapai 41.65 persen sehingga bisa membuat kemampuan pemerintah menurun untuk membayar utang dan bunganya

“Ini sudah menjadi peringatan keras bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan, karena dapat menciptakan fraud,” imbuh dia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini membeberkan, posisi utang pemerintah naik cukup tajam dibandingkan akhir 2019 lalu yang berada di kisaran Rp4.778 triliun. Di mana dalam dua tahun terakhir, jumlah utang pemerintah meningkat hingga Rp1.750,29 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menambahkan, utang pemerintah yang terus membengkak baik dari sisi cicilan pokok maupun pembayaran bunga utang membuat APBN semakin riskan. Apalagi nilai rupiah cenderung terdepresiasi.

“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” kata Anis.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terkait rasio utang terhadap PDB agar benar-benar mencerminkan kondisi riil.

Menurut dia, selama ini perhitungan yang dilakukan hanya mengukur rasio utang pemerintah terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN yang mencapai Rp2.143 triliun per April 2021 tidak dimasukkan dalam hitungan.

"Praktik di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” imbuh Anis.

Dengan begitu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini meragukan rasio utang pemerintah yang mencapai 41,65 sudah apple to apple dengan rasio utang sejumlah negara lain.

“Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah," kata Anis, beralasan.

 

Harus Hati-Hati

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, pemerintah harus lebih hati-hati dalam kebijakan utang, terutama pinjaman luar negeri, di tengah utang pemerintah yang terus membengkak selama pandemi.

Fathan mafhum bahwa pandemi telah menyebabkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara sedang anjlok,l. Di saat bersamaan pemerintah juga harus mengeluarkan biaya besar untuk mitigasi dampak pandemi Covid-19 baik di sektor kesehatan, jaminan sosial, maupun pemulihan ekonomi nasional.

“Pinjaman luar negeri memang salah satu skema untuk memenuhi gap pendapatan dan belanja yang dialami pemerintah saat ini. Namun, rencana utang luar negeri harus dilakukan secara hati-hati," imbuh dia.

Fathan mengingatkan, ULN Indonesia pada akhir Februari 2021 sudah sebesar 422,6 miliar dolar AS. Jumlah ini meningkat 4,0 persen secara tahunan dan lebih tinggi 2,7 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya secara tahunan.

"Meskipun posisi utang luar negeri kita masih dalam batas-batas toleransi, namun bagaimanapun juga hal itu tetap beban yang harus dipertimbangkan secara matang," tukas dia.

Selain hati-hati, Fathan berharap pemanfaatan ULN difokuskan untuk menggerakkan sektor riil yang terpukul akibat pandemi.

“Fokuskan pemanfaatan utang luar negeri untuk program produktif yang bisa mendongkrak performa ekonomi kita yang masih terpuruk akibat pukulan pandemi," pungkas Fathan.

Tagar. #pandemi covid-19 #utang #dpr #rasio utang pemerintah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen