×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Ilustrasi. (okezone.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie mengkritisi program core tax system yang tengah didengungkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dolfie ragu sistem berbasis teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ini mampu mendulang penerimaan perpajakan secara efektif. 

"Program seperti ini seingat saya sudah sejak 2009, tapi kita tak pernah melihat kapan efektif dijalankan," kata Dolfie dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani, Rabu (22/9/2021).

Hal senada disampaikan anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin. Kendati begitu, Puteri berharap program infrastruktur di bidang pajak itu bisa memperkuat Ditjen Pajak, terutama terkait insentif yang sekarang banyak dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. 

"Agar lebih tepat sasaran," terang dia. 

Kritik soal core tax system bermula ketika Sri Mulyani menyampaikan terkait usulan tambahan anggaran dukungan manajemen sebesar Rp992,78 triliun yang akhirnya disetujui oleh Komisi DPR. 

Menurut Menkeu, dana tersebut salah satunya untuk pembangunan infrastruktur core tax system dan pemeliharaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terkait pajak.  

 

Yakin Tingkatkan Pajak

Menkeu tidak menampik bahwa core tax system sudah diusulkan sejak dirinya menjabat Menkeu era SBY pada 2008. Hanya saja, proyek tersebut tidak dilanjutkan dan baru saat ini dibahas lagi. 

“Waktu Menteri Keuangan Agus Martowardojo tampaknya ada perbedaan pada saat approach. Kemudian pada 2011 proyek ini di-drop, jadi tidak ada,” jelas Sri. 

Meski begitu, Menkeu meyakinkan bahwa perubahan administrasi perpajakan dari SIDJP menjadi core tax system yang dirancang bakal meningkatkan pendapatan negara. 

"Terutama untuk bidang penerimaan negara yaitu penggalian potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem perpajakan yang kompatibel dengan struktur ekonomi dan menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis digital," kata dia. 

Sri Mulyani melanjutkan, saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara. Dia menargetkan sistem ini bisa rampung pada 2023. 

“Paling tidak sebelum Presiden Jokowi turun, sudah harus selesai. Jadi kami coba tekan untuk 2023,” terang dia. 

Sri Mulyani menyampaikan, proses dalam mengadakan infrastruktur sistem tersebut harus terus dikawal oleh semua pihak terkait termasuk aparat penegak hukum. 

“Sejak awal kita kawal karena infrastruktur digital rawan dispute,” pungkas Menkeu.

Tagar. #kemenkeu #dpr #penerimaan pajak

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19