×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Komisi VIII DPR: Kemensos Harus Percepat Serapan Anggaran

Selasa, 05 Oktober 2021, 11:07 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Komisi VIII DPR: Kemensos Harus Percepat Serapan Anggaran

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka saat membacakan kesimpulan RDP dengan unit eselon I Kemensos. (Youtube Komisi VIII DPR RI Channel).

Infoanggaran.com, Jakatta - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penyerapan anggaran pada kuartal IV 2021, terutama beberapa unit kerja eselon I yang mempunyai serapan anggaran di bawah 50 persen.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan tujuh unit kerja eselon I Kemensos yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Senin (4/10/2021).

Diah mengatakan, kinerja belanja satuan kerja Kemensos yang belum mencapai 50 persen hingga triwulan III 2021 cukup mengkhawatirkan.

"Ini kan sudah masuk 2/3 atau 3/4 tahun ya, tinggal tiga bulan sampai akhir tahun dan harus tutup buku," kata Diah.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap ada tiga satker Kemensos yang mempunyai serapan anggaran di bawah 50 persen hingga kuartal III 2021.

Ke-3 satker itu adalah Sekretaris Jenderal dengan serapan 17,50 persen atau Rp185,5 miliar dari pagu Rp1 triliun, Ditjen Rehabilitasi Sosial sebesar 42,51 persen atau Rp468 miliar dari pagu Rp1,1 triliun, dan Ditjen Pemberdayaan Sosial 46,61 persen atau Rp155 miliar dari pagu Rp333 miliar.

Sementara realisasi anggaran di empat satker lainnya berada di kisaran 62 persen hingga 72,69 persen. Yaitu Ditjen Penanganan Fakir Miskin sekitar 62 persen atau Rp46 triliun dari pagu Rp73 triliun, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial 63,09 persen atau Rp149 miliar dari pagu Rp237 miliar.

Lalu Inspektorat Jenderal sekitar 71,19 persen atau Rp22,9 miliar dari pagu Rp 32,2 miliar, serta Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 72,69 persen atau Rp21 triliun dari pagu Rp30 triliun.

Secara keseluruhan, serapan anggaran Kemensos hingga kuartal III 2021 sebesar 64,76 persen atau Rp69,2 triliun dari total pagu Rp106,8 triliun.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menyampaikam bahwa kinerja anggaran sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai program di kementerian yang dipimpin Tri Rismaharini itu.

"PPKM menjadi salah satu faktor, membuat program-program dari Kementerian Sosial tidak selancar tahun-tahun sebelumnya," jelas Harry.

Selain itu, sambung dia, rendahnya realisasi anggaran juga imbas dari efisiensi belanja yang tengah dilakukan oleh Kemensos pada tahun anggaran 2021.

Diah Pitaloka mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan hal yang bagus. Namun, menurut dia, Kemensos tetap harus memperhatikan serapan  anggaran untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat.

"Kita ingin (anggaran Kementerian Sosial) terserap benar, di luar yang memang sudah didesain atau dalam kerja-kerja Kementerian Sosial berupa efisiensi," imbuh Diah.

Validasi DTKS

Tidak hanya soal kinerja serapan anggaran, Komisi VIII DPR turut meminta Kemensos untuk terus melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Diah mengatakan, verifikasi dan validasi DTKS harus dilaksanakan secara sinkron dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

Langkah tersebut, sambung dia, agar DTKS "dapat diandalkan menjadi satu data untuk seluruh program sosial".

Di samping itu, program-program di Kemensos juga harus dilaksanakan berbasis kajian ilmiah agar efektivitas program dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggota Komisi VIII DPR Buchori Yusuf menyampaikan, pelaksanaan program tersebut harus disertai dengan pengawasan yang cukup ketat, terutama dari Inspektorat Jenderal Kemensos.

“Pihak Inspekotrat Jenderal perlu memperbanyak kerja sama terutama pengawasan program Kemensos yang banyak dan anggaran yang besar dengan kami di Komisi VIII DPR RI,” kata Buchori.

Tagar. #dpr #kemensos #anggaran kemensos

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19