×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Komisi IV DPR Sebut KLHK Biarkan Perusakan Hutan

Senin, 22 November 2021, 15:42 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Komisi IV DPR Sebut KLHK Biarkan Perusakan Hutan

Ketua Komisi IV DPR Sudin. (dpr.go.id)

 

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi IV DPR menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pembiaran terhadap perusakan hutan, terutama penggundulan hutan Kalimantan yang menyebabkan banjir di Sintang (Kalimantan Barat) dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah).

“Itu (akibat) maling yang dibiarkan. Siapa yang membiarkan, ya pejabat-pejabat Kementerian LHK ini semua," ujar Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Sudin menyampaikan, perusakan hampir terjadi di semua kawasan hutan. Bahkan wilayah taman nasional juga acap kali menjadi ‘mangsa’ perusak hutan.

Contohnya Taman Bukit Barisan Selatan, Lampung Barat. Menurut Sudin, masyarakat yang melintas di kawasan hutan Krui itu akan dibuat kagum dengan rimbun pepohonan di kanan-kiri jalan.

“Tapi itu bohong, cuma di jalan tok, di dalamnya habis dimaling,” kata dia.

Sudin menegaskan bahwa ucapannya bukan omong kosong. “Saya sudah dua-tiga kali melihat dari udara langsung, sudah habis sebagian besar.“

Sudin lalu menekankan pentingnya pengaturan hukuman pidana perusakan lingkungan dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tengah digodok DPR.

“Saya buat minimal 10 tahun, termasuk para pejabat yang membiarkan terjadinya perusakan hutan Indonesia, pun terkena hukum," terang politisi PDIP itu.

 

KLHK Ciut

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menambahkan, KLHK harus berani bersikap tegas terhadap perusakan hutan. Menurut Dedi, selama ini nyali KLHK kerap kali ciut ketika berhadapan dengan perusak hutan.

“Kita paham lah Dirjen Penindakan (Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gakkum-red), itu selalu berhadapan dengan berbagai kekeuatan sehingga nyalinya ciut,” tukas Dedi.

Dia mengingatkan, kegiatan reboisasi yang menghabiskan anggaran besar setiap tahun tiada artinya bila perusakan hutan terus dibiarkan. “Enggak ada artinya kita nanam belum tentu jadi, yang ditebang terus dilakukan dalam setiap hari,” kata politisi Golkar itu.

Dedi menegaskan, aktivitas perusakan hutan tidak boleh lagi dibiarkan, termasuk pertambangan ilegal. “Ketidakberanian KLHK itu di mana, hambatannya di mana. Kalau ngomong misalnya ini ada bekingnya, sebutin saja nama bekingnya siapa.”

Dia lalu menyinggung janji Menteri LHK Siti Nurbaya akan mengeluarkan surat edaran penghentian seluruh kegiatan pertambangan di areal Perhutani kepada Komisi IV DPR, dua bulan lalu.

“Sampai hari kami belum pernah mendapat, mana surat edarannya,” tagih Dedi.

Tagar. #perusakan hutan #perusak hutan #Banjir Sintang #klhk #deforestasi

Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital