×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Menurun

Kamis, 10 Desember 2020, 19:01 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Menurun

Jokowi Widodo dan Ma’ruf Amin (Foto: Kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah menyatakan, kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintahan Jokowi Widodo dan Ma’ruf Amin menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya.

“Setara Institute mencatat bahwa skor rerata untuk seluruh variabel atau indikator pada Indeks HAM 2020 adalah 2,9 sedangkan pada 2019 skor 3,2,” jelas Sayyidatul dalam konferensi pers, Kamis (10/12/2020).

Dari 11 indikator atau variabel penegakan HAM, hanya indeks Kebebasan Beragama/Beribadah yang naik, dari 2,4 pada 2019 menjadi 2,5 pada tahun ini.

Sementara itu, indikator Hak Sipil dan Politik sebesar 0,2, dan pada Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 0,4.

Deklinasi angka indeks tersebut, lanjut Sayyidatul, terutama disebabkan oleh adanya UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia.

 “Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan oleh warga negara telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik,” jelasnya.

Dalam pengukuran indeks, SETARA menetapkan skala pengukuran dengan rentang nilai 1 hingga 7. Angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling rendah dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling tinggi.

 

HAM Masa Lalu

Setara Institute juga menyoroti variabel Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu dengan adanya pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin bahwa kasus Semanggi I dan II bukanlah termasuk pelanggaran HAM Berat.

Namun, apresiasi perlu diberikan terhadap PTUN Jakarta di mana melalui putusannya Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT telah memutus sikap Jaksa Agung Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum dan mengandung asas kebohongan.

Sebagai dampaknya, indeks variabel Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu -- yang merupakan sub-indikator Hak Memperoleh Keadilan, pada tahun ini naik tipis yakni 0,2 dari 1,3 menjadi 1,5.

Kendati demikian, Sayyidatul menilai sikap Jaksa Agung telah merusak harapan masyarakat akan penuntasan sejumlah Pelanggaran HAM Berat yang tak kunjung terselesaikan hingga kini.

Untuk itu, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani berharap pemerintahan Jokowi dapat menyelesaikan kasus HAM, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Komitmen Jokowi terkait HAM adalah janji yang tertunda, ada dalam Nawacita dan nyaris belum dilakukan. Saran saya, segera lakukan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,” jelas Ismail.

Tagar. #jokowi #penegakan hukum #ham #kinerja HAM #pelanggaran HAM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen