×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kinerja HAM Belum Membaik, SETARA Tagih Janji Jokowi

Jumat, 10 Desember 2021, 17:35 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kinerja HAM Belum Membaik, SETARA Tagih Janji Jokowi

Direktur Eksekutif SETARA Ismail Hasani. (Foto: beritassatu.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – SETARA Insitute menilai kinerja pemenuhan dan perlindungan HAM di era pemerintahan Jokowi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hingga saat ini acap kali terjadi pelanggaran HAM baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Direktur Eksekutif SETARA Ismail Hasani  mengatakan, pemenuhan dan perlindungan HAM tak cukup sekadar diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi harus dibarengi dengan program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro HAM.

“Komitmen pemenuhan HAM terhadap warga negara juga harus dimanifestasikan melalui tindakan konkrit pemerintah,” ujar Ismail melalui kerangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Berdasarkan Indeks Kinerja HAM 2021 yang dirilis SETARA, keseluruhan skor indikator pemenuhan dan perlindungan HAM masih stagnan dengan rata-rata hanya di kisaran 3 dari 7. Bahkan beberapa indikator mengalami penurunan skor dari tahun sebelumnya.

Soal hak memperoleh keadilan, misalnya. Dalam Indeks Kinerja HAM 2021, skor hak memperoleh keadilan  mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3.

Ismail menjelaskan, penurunan skor tersebut disebabkan oleh masih banyaknya jumlah kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kriminalisasi terhadap beberapa pembela HAM seperti kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar beberapa waktu lalu juga semakin menurunkan skor indikator hak memperoleh keadilan.

“Kekerasan berupa doxing yang semakin bertambah di era pandemi ini juga seringkali mengancam para pegiat HAM yang bersuara mengkritik pemerintahan saat ini,” ujar Ismail.

Lalu, hak atas rasa aman mengalami penurunan dari skor 3,1 menjadi 3 pada 2021. Rentetan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2021 menjadi musabab paling kuat yang menyebabkan turunnya skor pada indikator hak atas rasa aman.

Bukan hanya perempuan, peristiwa eksploitasi dan kekerasan pada anak juga menunjukkan pada situasi yang masih mengkhawatirkan.

Pemenuhan hak atas rasa aman di ruang digital juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurut Ismail, kebocoran data nasabah BPJS, pencurian data BRI life, , hingga pencurian data sekelas lembaga negara KPAI menunjukkan betapa pemerintah belum sigap dalam memberikan perlindungan terhadap ruang-ruang digital.

Begitu juga dengan indikator kebebasan berekspresi turun dari 1,7 menjadi 1,6 sekaligus menjadi skor terendah dibandingkan dengan keseluruhan indikator yang diukur SETARA. Hal ini tidak lepas akibat kriminalisasi berbasis UU ITE masih menjadi senjata ampuh untuk memberangus kebebasan berpendapat.

“Kriminalisasi berbasis UU ITE ini juga menunjukkan arogansi pejabat publik terhadap kritik yang disampaikan terhadapnya. SKB UU ITE yang telah dibuat oleh pemerintah pun nyatanya belum efektif dalam menekan peristiwa pembungkaman,” tandas Ismail.

 

Ekosob

Di sisi lain, SETARA mencatat beberapa indikator hak ekonomi, sosial, budaya belum menunjukkan progresifitas.

Salah satunya, skor indikator hak atas pekerjaan yang stagnan di kisaran 2,8. Meski Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, keberadaan UU Cipta Kerja tetap masih berpotensi menimbulkan penderogasian terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.

Ismail Hasani mengatakan, perubahan kebijakan pengupahan dalam UU Cipta Kerja yang semakin menggerus hak-hak pekerja menjadi catatan dalam indikator ini. “Terbukti, bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun ini menjadi kenaikan UMP terendah setelah sebelumnya kenaikan UMP di tahun sebelumnya juga rendah,” kata dia.

Bahkan, indikator hak atas tanah mengalami penurunan skor dari 2,9 menjadi 2,9 pada 2021. “Mandegnya pembahasann RUU Masyarakat Adat yang hingga kini tidak kunjung disahkan menjadi salah satu penyebab di balik rendahnya skor pada indikator hak atas tanah,” terang Ismail.

Selain itu, belum maksimalnya pengakuan terhadap identitas masyarakat adat dan banyaknya kasus terhadap masyarakat adat masih menjadi catatan kritis belum baiknya perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai identitas budaya.

Belum lagi kasus mafia tanah masih menjadi masalah besar di bidang agraria. Misalnya, kasus 997 petani Kampar yang memperjuangkan haknya dengan meminta pertanggung jawaban PTPN V dalam pembangunan kebun gagal dan beralihnya kepemilikan lahan petani.

 

 

 

Tagar. #jokowi #ham #pelanggaran HAM #SETARA Institute

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen