×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Kinerja APBD Memble: Belanja Pegawai Dominan, Perlindungan Sosial Minim

Selasa, 21 Desember 2021, 18:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kinerja APBD Memble: Belanja Pegawai Dominan, Perlindungan Sosial Minim

Ilustrasi APBD. (Foto: sindonews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta –  Kinerja APBD 2021 masih memble. Hingga akhir November 2021, realisasi belanja daerah baru sebesar Rp829,67 triliun atau 68,04 persen dari total pagu Rp1.219,38 triliun. Bahkan, secara persentase, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 75,55 persen dari pagu Rp1.073,31 persen.

Selain belum maksimal, belanja daerah tersebut masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp321,26 triliun. Porsi belanja pegawai menyedot sekitar 38,72 persen dari realisasi belanja daerah, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan belanja modal serta pengadaan barang dan jasa.

Mirisnya lagi, realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat masyarakat terbilang minim. Soal perlindungan sosial misalnya, realisasinya per akhir November 2021 hanya Rp8,4 triliun atau sekitar 1,01 persen dari total serapan belanja daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muyani mengatakan, serapan belanja perlindungan sosial itu mengalami penurunan yang sangat tajam hingga 27 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp11,51 triliun.

“Artinya, daerah mengandalkan sangat banyak belanja dan bantuan sosial yang berasal dari pusat, bukan dari APBD-nya,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (21/12/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap pemerintah daerah (pemda) terus mendorong penyerapan anggaran bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sebelum tahun anggaran 2021 tutup buku pada 31 Desember mendatang.

Contoh lainnya adalah belanja kesehatan. Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi belanja kesehatan ini hingga November 2021 sebesar Rp140,14 triliun atau sekitar 16,89 persen dari total serapan belanja daerah.

Kendati begitu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi belanja kesehatan mengalami kenaikkan 7,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp130,80 triliun.

Kinerja APBD berbanding terbalik dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disetor pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan data Kemenkeu per 17 Desember 2021, pemerintah sudah menyalurkan TKDD sebesar 94,1 persen atau setara Rp748,78 triliun dari pagu Rp795,5 triliun.

Tagar. #belanja pegawai #apbd #belanja daerah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin