×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Kewenangan Satpol PP DKI Dinilai Terlalu Besar

Senin, 26 Juli 2021, 12:23 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Kewenangan Satpol PP DKI Dinilai Terlalu Besar

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta –  Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Albajili menilai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlalu besar dalam draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan Perda Covid-19 DKI Jakarta.

Draf revisi Perda tersebut memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP DKI Jakarta terkait penanganan Covid-19.

Selain itu, akan terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum antara kepolisian di daerah dan Satpol PP jika draf revisi itu disahkan. 

"Kewenangannya terlalu besar kepada Satpol PP, karena mereka punya kewenangan menunjuk PPNS itu sendiri dan mengatur lingkup kewenangannya," ucap Charlie dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/7/2021).

Berdasarkan laporan masuk ke LBH Jakarta lima tahun belakangan, praktik kekerasan marak sekali dilakukan Satpol PP. "Belum lagi praktik pengutan liar yang dipikir sangat banyak dirasakan teman-teman PKL," ungkap Charlie.

Di luar soal bertambahnya kewenangan Satpol PP, isi draf revisi seakan-akan menyalahkan masyarakat secara sepihak sebagai alasan angka penularan Covid-19 di Jakarta naik. "Urgensinya sudah tidak tepat," kata dia.

Alih-alih memidanakan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih transparan terkait data Covid-19.

"Keterbukaan informasi dan data. Ini yang sangat penting, karena berbagai kesimpangsiuran soal Covid-19 tidak bisa dilawan dengan pemidanaan. Ini bisa dilawan dengan logika dengan penjelasan baik dan data yang sangat terbuka," imbuhnya.

Dalam draf revisi yang diterima Infoanggaran.com, terdapat pasal tambahan mengenai sanksi pidana, yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B.

Menurut Charlie, peraturan tersebut bias kelas. Misalnya, sanksi denda Rp500.000 atau kurungan penjara. "Ini harus dipahami tidak hanya berlaku bagi kantoran, tetapi pedagang kali lima. Uang Rp500.000 bagi perusahaan kecil, tetapi bagi pedagang kaki lima itu sangat besar. Yang kecil sengsara, yang besar justru hanya membayar denda aja. Ini tidak efektif dan mengorbankan masyarakat miskin," imbuh Charlie.

Pemidanaan bagi pelaku usaha juga kurang tepat karena akan lebih berat bagi pedagang kaki lima (PKL).

Ia mengambil contoh data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021.  Penduduk miskin di Jakarta mencapai 501.920 jiwa. Jumlah itu meningkat 21.080 jiwa sejak Maret 2020. Charlie menyebutkan, angka penambahan tersebut cukup signifikan.

Untuk itu, Charlie mengatakan, sudah seharusnya draf itu dicabut karena tidak akan efektif dan justru menimbulkan problem baru. "Yang pasti akan mengorbankan kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sudah sangat sengsara dan jumlah bertambah sekarang," kata Charlie.

 

Kegalalan Pemerintah

Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Ahmad Fauzi menilai isi draf revisi itu hanya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam dalam penegakan protokol kesehatan (prokes).

"Jangan sampai pemerintah karena gagal menegakan prokes, gagal menyadarkan publik, kemudian dijawab dengan memenjarakan rakyat di tengah kondisi masyarakat yang sedang kewalahan seperti ini," ucap dia.

Di bagian lain, anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Dharma Diani mengatakan bahwa draf revisi Perda Covid-19 akan membuat masyarakat miskin semakin sengsara jika disahkan.

"Karena yang sudah terbayang di benak kami, yang paling banyak kena sanksi itu adalah kami warga miskin kota yang jelas-jelas berada di jalanan, yang mencari makan untuk hari itu juga," kata Diani.

Kendati demikian, Diani  juga setuju dengan edukasi tentang penggunaan masker dan pandemi Covid-19. JRMK, ujar Diani, hanya tidak setuju dengan adanya jeratan hukum dan sanksi pidana. Sebab menurutnya, menggunakan atau tidak menggunakan masker itu bukan pelanggaran atau kejahatan kriminal. "Harusnya diberikan sanksi sosial yang lain, tidak harus berbentuk pemenjaraan," ucap Diani.

Sementara itu, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menilai, pilihan untuk menggunakan pidana dalam mengontrol masyarakat sejatinya tidak selalu strategis dan cenderung berpotensi menimbulkan ekses yang negatif.

"Dan mengarah dengan terciptanya adanya ketidakadilan bagi masyarakat. Negara, dalam hal ini Pemda, harusnya membatasi diri mengontrol dengan hukum pidana. Mereka seharusnya mengembalikan hukum pidana sebagai langkah terakhir," lanjut Dirga.

Untuk itu, pemerintah sudah seharusnya kembali ke tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak dasar kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tagar. #PPKM Darurat #satpol PP #lbh #ylbhi #DKI Jakarta

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 14:16 WIB

Dana Jasa Covid-19 untuk Nakes RSUD Maluku Rp36 M Tidak Bisa Cair

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Ruslan Hurasan kejadian ini tidak terulang lagi.

selengkapnya
Dana Jasa Covid-19 untuk Nakes RSUD Maluku Rp36 M Tidak Bisa Cair