×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kewajiban Karantina Jangan Jadi Ladang Bisnis BNPB

Senin, 13 Desember 2021, 16:53 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kewajiban Karantina Jangan Jadi Ladang Bisnis BNPB

Ilustrasi. (Foto: liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengingatkan agar kebijakan wajib karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri tidak dituding menjadi ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemilik hotel.

Ace mengakui bahwa pemerintah telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Namun, menurut dia, masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit.

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu Pak," kata Ace kepada Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja Komisi VIII DPR, Senin (13/12/2021).

Ace mengaku mendapat banyak keluhan dari pelaku perjalanan internasional mengenai kewajiban karantina.

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, biaya karantina di hotel yang bisa mencapai Rp24 juta untuk 10 hari.

"Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit, Pak," imbuh politisi Golkar itu.

Selain itu, Ace juga mempertanyakan alasan pemerintah mengubah-ubah masa karantina, misalnya dari tujuh hari, kemudian 3 hari, dan 5 hari. Saat ini kewajiban karantina menjadi 10 hari.

Dia tidak mempermasalahkan kebijakan karantina selama ada penjelasan yang ilmiah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik.

"Kalau misalnya saya mendapatkan penejalasan dari ahlinya tentang kebijakan tersebut, tentu kita bisa terima karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tempat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian, termasuk varian Omicron," kata dia.

 

Khusus WNA

Menyikapi hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional di hotel hanya berlaku bagi WNA, bukan termasuk WNI.

"Jadi memang yang di hotel-hotel itu bagi WNA, Bapak, tapi yang WNI itu disiapkan di beberapa tempat penampungan di Wisma Atlet, ada di Pademangan, kemudian ada di Kemayoran," terang Suharyanto.

Sementara terkait perubahan waktu karantina, Suharyanto mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan keputusan menteri. Menurut dia, BNPB hanya melaksanakan aturan saja.

Kendati begitu, lanjut dia, "saran dari Komisi VIII akan kami bawa ke tingkat atas (menteri)."

Tagar. #karantina #Karantina Covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen