×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Ketuk Palu Penggabungan dan Pembentukan Kementerian Baru Hanya Dihadiri 288 Anggota DPR

Jumat, 09 April 2021, 16:58 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ketuk Palu Penggabungan dan  Pembentukan Kementerian Baru Hanya Dihadiri 288 Anggota DPR

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Ketuk palu pembentukan dua kementerian baru, yakni Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya dihadiri oleh 288 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Berdasarkan catatan sekretariat, 232 anggota hadir virtual dan 56 fisik. Dihadiri seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian telah tercapai kuorum, perkenankan kami membuka Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang 2020-2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sebagai informasi, jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 anggota dari 80 daerah pemilihan. Dengan kata lain ada 287 anggota yang tidak hadir atau hampir mencapai setengahnya.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR kali ini, DPR menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (8/4/2021).

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

 

Dua Keputusan

Rapat tersebut, kata Dasco, menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Tagar. #kemendikbud #DPR RI #kemenristek #kementerian investasi #bamus DPR RI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju