×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Ketua KPK Didesak Cabut Penonaktifan 75 Pegawai

Selasa, 25 Mei 2021, 22:09 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ketua KPK Didesak Cabut Penonaktifan 75 Pegawai

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Keputusan itu harus segera dikeluarkan, karena sejumlah pegawai KPK tersebut tengah menangani perkara korupsi yang cukup penting untuk diselesaikan," tegas Perwakilan LBH Pekanbaru Noval Setiawan melalui siaran pers, Selasa (25/52021).

Untuk itu, Grasi mendesak agar Firli Bahuri segera mengembalikan hak-hak 75 pegawai KPK sesuai dengan putusan MK 70/PUU-XVII/2019. Selain itu, seluruh komisioner KPK harus minta maaf pada publik karena buat gaduh dan menghambat pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, Dewan Pengawas KPK segera memeriksa seluruh komisioner KPK terkait dugaan pelanggaran HAM atas penonaktifan 75 pegawai KPK.

“Terakhir dan terpenting, KPK segera mengejar para koruptor yang melarikan diri setelah mencuri uang rakyat,” tutupnya.

 

Jangan Merugikan

Pada prinsipnya, kata Noval, tujuan TWK untuk peralihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak yang bersangkutan. “Seperti yang tertuang dalam putusan MK dari hasil uji formil dan materil UU KPK yang baru,” ujarnya.

Di bagian lain, dia menilai materi TWK tidak logis dan tidak realistis dipertanyakan kepada para pegawai KPK. Hal tersebut lantaran tidak ada sangkut pautnya dengan kerja-kerja mereka dalam memberantas korupsi.

“Sebab, pada saat perekrutan pegawai, mereka telah dilatih dan bahkan ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak awal mengikuti ‘Indonesia Memanggil’,” tuturnya.

Senada, Peneliti Senarai Jeffri Sianturi mengatakan bahwa kinerja mereka selama ini dalam memberantas korupsi telah menunjukkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air.

“Sebaliknya, para koruptor yang mereka tangkap selama inilah yang menggerogoti dan menghancurkan Indonesia. Seharusnya, para koruptor itulah yang diuji kembali wawasan kebangsaannya,” kata Jeffri.

Untuk itu, kata Presiden Jokowi tidak cukup memberi pernyataan simpatik pada 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Lebih dari itu, Jokowi perlu bertindak tegas dengan memanggil Firli Bahuri dan kawan-kawan supaya membatalkan hasil TWK, serta menegaskan kepada komisioner KPK agar tidak bertindak semena-mena.

Jokowi harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, terutama yang melibatkan penyidik KPK yang dinonaktifkan, telah menyelamatkan keuangan negara. "Bila para koruptor dibiarkan terus mencuri duit rakyat, Jokowi tidak akan bisa membangun infrastruktur yang selama ini jadi andalannya di berbagai sudut Indonesia,” imbuh Peneliti FITRA Riau Taufik.

 

Hambat Kinerja

Lebih lanjut, Manager Kampanye dan Advokasi Jikalahari Arfiyan Sagita menilai bahwa kinerja KPK selama ini tidak lepas dari kerja 75 penyidik yang dinonaktifkan tersebut.

Di Riau misalnya, KPK berhasil memenjarakan gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, anggota dewan bahkan menyeret korporasi yang terlibat menyuap kepala daerah. Seperti kasus suap alih fungsi lahan yang menyangkut Bos Darmex Agro Surya Darmadi dan Legal Manager Duta Palma Suheri Terta.

“Di Riau, hanya KPK yang berani menetapkan tersangka dan bos perusahaan dalam perkara korupsi. Ini adalah prestasi dan kebanggan bagi warga Riau yang tidak hanya menderita karena korupsi tapi juga menghirup asap beracun saban tahun dari karhutla akibat penggunaan lahan secara ilegal," tegas Arfiyan.

Untuk itu, jangan sampai penonaktifan para penyidik KPK ini menghambat kerja pemberantasan korupsi yang kontraproduktif dengan semangat KPK.

"Gara-gara penyidik KPK dinonaktifkan, upaya mencari Surya Darmadi yang kabur menjadi tersendat. Seharusnya Firli sebagai komandan KPK fokus mencari para koruptor yang kabur ketimbang memberhentikan pegawai yang progresif,” tambah Arfiyan.

Apa lagi saat ini pemerintah tengah mendorong strategi nasional pencegahan korupsi yang terintegrasi dalam tiga zona, yakni perizinan dan tata negara, penegakan hukum, keuangan negara dan reformasi birokrasi.

"Justru KPK saat ini terkesan birokratis dan lebih banyak menghabiskan waktu buat kunjungan ke instansi-instansi pemerintah ketimbang diskusi dengan masyarakat," papar perwakilan Walhi Riau Ahlul Fadli.

 

Tagar. #Grasi #KPK #fitra riau #ketua KPK

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19