×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Ketua Banggar DPR: Kebijakan Fiskal Harus Selektif

Selasa, 11 Mei 2021, 14:46 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ketua Banggar DPR: Kebijakan Fiskal Harus Selektif

Ilustrasi. (kajianpustaka.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah lebih selektif dalam menjalankan kebijakan fiskal. Pasalnya, pada 2023 mendatang pemerintah sudah tidak bisa lagi memperbesar defisit anggaran melebihi 3 persen, sehingga ruang fiskal terbatas di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“2021 ini menjadi sangat krusial karena pemerintah akan menyusun APBN 2022 yang merupakan transisi menuju APBN yang normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Said dikutip dari laman resmi DPR RI pada Selasa (11/5/2021).

Said mengatakan, mulai saat ini pemerintah harus bisa memastikan kebijakan fiskal yang dijalankan benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dia lalu mencontohkan rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara. Menurutnya, kebijakan ini tidak tepat.

“Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” jelas dia.

Begitu pula berbagai iming-iming diskon pajak di sektor pariwisata tidak akan mengundang minat wisman lantaran wisman lebih memilih menunda bepergian sepanjang pandemi masih berlangsung.

Demi menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya pada 2021, kata Said, pemerintah cukup fokus memberi insentif terhadap sektor pertanian, perikanan, migas, serta industri makanan dan minuman.

"Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas politisi PDIP itu.

Lebih jauh, Said Abdullah meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas intervensi berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, masih terkontraksinya tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2021 harus mampu dipetakan lebih dengan berbagai instrumen guna mendorong tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga.

Sebab, instrumen penting dari pemulihan ekonomi adalah meningkatnya konsumi masyarakat. Terlebih, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi.

"Karena itu, kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha,” jelas Said.

 

Perluas Basis Ekspor

Di samping kebijakan fiskal, Said Said mendorong pemerintah memperluas basis ekspor termasuk negara tujuan ekspor agar tidak terkonsentrasi di Asia Timur dan Tenggara guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Pada triwulan I 2021 pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74 persen, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya mencapai 19,18 persen," jelas Said.

Dia mengatakan, momentum pertumbuhan Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai alternatif kawasan tujuan ekspor, termasuk Timur Tengah.

“Ironisnya, selama dua dekade terakhir, kualitas komoditas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan,” kata Said.

Meski berlangsung cukup lambat dan masih dalam area resesi, Said mengakui arah pertumbuhan ekonomi nasional menuju arah yang menggembirakan.

“Untuk itu, momentum ini harus terus dijaga, sehingga pertumbuhan ekonomi akumulatif hingga tahun 2021 setidaknya minimal bisa mencapai 4 persen,” pungkas Said Abdullah.

Tagar. #dpr #Banggar DPR #kebijakan fiskal #stimulus fiskal

Berita Terkait
Artikel Lainnya