×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Ketua Banggar DPR: Gratiskan Vaksinasi Covid-19 kepada Seluruh Warga

Rabu, 16 Desember 2020, 14:45 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ketua Banggar DPR: Gratiskan Vaksinasi Covid-19 kepada Seluruh Warga

Ilustrasi. (detik.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menggratiskan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

"Tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19," tegas Said dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).

Permintaan itu disampaikan, kata Said, seiring dengan tuntutan publik agar pemerintah menjalankan vaksinasi gratis sebagaimana kebijakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Belgia, hingga Singapura.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 pada 2021 sebesar Rp18 triliun.  Menurut Said, anggaran tersebut masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon ABN 2021 sebesar 23 triliun.

Selain itu, kata Said, pemerintah juga bisa memilih berbagai alternatif anggaran demi menjalankan vaksinasi gratis untuk semua warga, salah satunya dengan menggunakan dana cadangan APBN 2021.

Jika ada warga negara yang memilih vaksinasi Covid-19 secara mandiri di luar skema program vaksinasi yang dijalankan pemerintah, menurut Said, itu merupakan hak warga.

"Namun, secara prinsip konstitusional, negara menyediakan fasilitas gratisnya, soal digunakan atau tidak adalah hak masing-masing warga," terangnya.

 

Butuh Rp145 Triliun

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Institute for Development on Economic and Finance (INDEF), kebutuhan anggaran vaksin Covid-19 gratis kepada 160 juta warga sebesar Rp145 triliun dengan estimasi harga vaksin untuk satu orang Rp450 ribu.

Dengan kebutuhan anggaran tersebut, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai APBN 2021 mampu memberikan vaksin secara gratis kepada semua warga negara.

Caranya, menurut Tauhid, dengan merealokasi anggaran di sejumlah kementerian yang mendapat kenaikan anggaran signifikan pada 2021 dari tahun anggaran 2020 seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan.

"Penambahan drastis di 2021 itu bisa dirasionalisasikan, bisa disisir lagi, itu peluangnya banyak (untuk direalokasi)," ujar Tauhid, secara terpisah.

Selain realokasi, Tauhid mengatakan pemerintah bisa menggunakan dana sisa program pemulihan ekonomi nasional 2020 yang baru terserap 63 persen hingga awal Desember.

Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga bisa dipakai," jelas Tauhid.

Tagar. #dpr #Indef #vaksin covid-19 #vaksinasi covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19