×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Ketika Mendagri Tito Mengaku Kalah dari Kepala Desa

Jumat, 04 Juni 2021, 21:27 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ketika Mendagri Tito Mengaku Kalah dari Kepala Desa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek layanan “Smart Kampung” di Desa Sukojati, Banyuwangi, Jumat (4/6/2021), didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.(Pemkab Banyuwangi)

Infoanggaran.com, Jakarta  Senyum kepuasan terus terlihat dari wajah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sesekali dia bertanya, dan ekspresi kagum muncul ketika dia mendapatkan jawaban tentang berbagai inovasi yang telah diterapkan di sebuah desa di ujung timur Pulau Jawa ini.

Itu terjadi saat eks Kapolri ini berkunjung ke Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (4/6/2021). Saking kagumnya, tito langsung berujar ingin sistem 'Smart Kampung' di Desa Sukojati ini direplikasi di tingkat nasional.

Di depan Mendagri Tito, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan detil program Smart Kampung yang digeber Pemkab Banyuwangi untuk desa-desa. Dalam program itu, sejumlah layanan cukup diakses di tingkat desa, bahkan secara mandiri melalui mesin yang disiapkan di kantor desa.

Itu sebabnya Tito tak segan melontarkan keinginannya untuk belajar dari kepada desa tersebut. “Tapi yang lebih menarik di sini adalah SDM-nya. Membuat SDM bisa mengawasi sistem itu berat, karena membutuhkan latihan, kemauan. Ini contoh yang saya lihat. Camat dan kepala desanya bisa tanda tangan elektronik. Saya belum sekarang ini. Jujur, saya harus belajar dengan Pak Kepala Desa, ini bisa menjadi model,” ujar Mendagri.

Sembari berkelakar, Tito mengaku kalah dari kepala desa yang terlihat sangat fasih memencet-mencet aplikasi yang ditampilkan di layar komputer.

Kekaguman lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1987 ini tertuju pada sistem yang dibangun di Desa Sukojati. Desa itu mengintegrasikan teknologi informasi (TI) sekaligus sumber daya manusia (SDM) yang memudahkan pelayanan publik. Tujuannya jelas, untuk memotong sejumlah birokrasi.

Dengan satu sistem yang sama, masyarakat tak hanya diberikan kemudahan untuk mengurus data kependudukan saja, tetapi sekaligus juga mengurus 22 urusan yang berbeda.  “Kita lihat tadi sistemnya, kaget saya. Saya tahu di Kemendagri ada Anjungan Dukcapil Mandiri, khusus untuk masalah kedukcapilan. Tapi tadi saya melihat lebih kompleks lagi, karena bukan hanya masalah kependudukan catatan sipil, tetapi juga ada IMB, ada sekitar 22 lebih,” ujar Tito.

Untuk itu, Tito pun berharap, inovasi ini dapat direplikasi pada tingkat nasional dan juga di daerah lainnya. “Saya ingin belajar dari Banyuwangi dan itu direplikasi di daerah lain. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari yang lain, setelah itu tiru,” pungkasnya.

Kemudian, Mendagri juga menyatakan bahwa Smart Kampung tersebut menjadi salah satu bukti keberhasilan dana desa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya jujur melihat Smart Kampung ini selain masalah desain dari lingkungan kantor kepala desanya. Menurut saya ukurannya untuk tingkat desa ini sangat bagus, ini lebih luar biasa pendapat saya. Artinya, dana desa yang dituju oleh Bapak Presiden itu tidak sia-sia Rp72 trilliun. Paling tidak di sini kita melihat contoh yang baik,” pujinya.

 

Sejak 2015 

Tito menceritakan, kedatangannya ke Banyuwangi untuk menjawab rasa penenasaran tentang berbagai inovasi dan keberhasilan Banyuwangi.

"Jujur saya katakan, selama ini saya penasaran dengan Banyuwangi. Tiap lomba pelayanan publik di kementerian, (Banyuwangi) selalu menang. Jadi saya putuskan untuk datang langsung ke Banyuwangi," urai Tito.

Tak berhenti pada sistem birokrasi saja, Mendagri juga mengalamatkan apresiasinya pada sistem yang dibangun dan inovasi yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Dari mulai bandar udara sebagai pintu kedatangan para wisatawan yang terlihat apik, hingga tata kelola lingkungan yang masih terjaga.

Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil mengembangkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), untuk meningkatkan layanan di daerahnya. Salah satu pengembangkan TIK yang berhasil dijalankan adalah Smart Kampung. 

Ya, Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Termasuk di dalamnya pendataan jaring pengaman sosial (JPS), bantuan langsung tunai (BLT), dan lain-lain. 

Program Smart Kampung pertama kali dijalankan di Banyuwangi pada 2015 di era Bupati Azwar Anas. Total ada sekitar 41 desa atau kelurahan yang menjadi pilot project Smart Kampung. Kini, setidaknya ada 189 desa telah memanfaatkan pelayanan berbasis daring ini. 

Tak hanya data penerima bantuan sembako, nutrisi ibu hamil-menyusui, bantuan pusat dan provinsi saja yang terintegrasi dengan sistem Smart Kampung. Pun, data terkait Program ASN Peduli yang memberi bantuan untuk warga kurang mampu pun terintegrasi baik dengan sistem sistem Smart Kampung.

Menurut Tito, ini menunjukkan Banyuwangi berhasil mengubah pola pikir dan kinerja SDM pemerintahan hingga tingkat desa.

"Itu tidak mudah, kalau hanya mengubah bangunan mungkin dua bulan selesai. Kalau mengubah SDM, itu sulit," jelas Tito.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang ikut mendampingi Mendagri mengatakan, tradisi inovasi terus diterapkan di Banyuwangi dalam berbagai program pemerintahan.

“Kami hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah karena pandemi. Ada tantangan keterbatasan fiskal. Maka terus berinovasi adalah kuncinya. Sehingga sejak dilantik 26 Februari, berbagai inovasi kami jalankan,” ujar Ipuk.

“Ada program berkantor di desa, ongkir gratis ke seluruh Indonesia untuk UMKM, pelayanan hingga ke masyarakat perkebunan, bantuan warung rakyat, dan sebagainya,” sambungnya.

 

Tagar. #Smart Kampung #Smart Kampung Banyuwangi #Dana Desa #Mendagri #Tito Karnavian

Artikel Lainnya