×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Kepala Daerah Jangan Takut Berinovasi

Rabu, 14 Juli 2021, 15:07 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Kepala Daerah Jangan Takut Berinovasi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni menekankan agar kepala daerah untuk tidak takut dalam berinovasi.,

Apalagi, kebijakan inovasi juga mendapat jaminan perlindungan hukum seperti diatur Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal itu menyebutkan, dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

“Daerah jangan ragu untuk melahirkan ide, gagasan dan inovasi. Asalkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, setiap inovasi tidak dapat dipidanakan,” ujar Fatoni, Rabu (14/7/2021).

Fatoni menambahkan, amanat untuk berinovasi sudah didukung oleh regulasi yang lengkap. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Semua landasan hukum tersebut dibuat agar inovasi dapat tumbuh pesat, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

“Pada era sekarang, aparatur pemerintah harus mengubah pola pikir dan metode kerja. Jangan terjebak dalam rutinitas dan business as usual. Inovasi harus jadi budaya kerja yang baru,” pesan Fatoni.

Untuk itu, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi. Hal tersebut untuk mengimbangi tuntutan masyarakat agar pelayanan publik semakin berkualitas.

"Pelayanan publik perlu dibuat lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman," kata Fatoni.

Selain itu, inovasi yang dilakukan daerah juga untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia. Inovasi daerah yang agresif, kata dia, juga akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dan Global Competitiveness Index (GCI).

"Inovasi bukan lagi suatu kewajiban, tetapi sudah harus menjadi kebutuhan. Saya harap daerah dapat terus memelihara ekosistem inovasinya,” pintanya.

 

Perkuat Litbang

Untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik, Fatoni berharap ada penguatan penelitian dan pengembangan (Litbang) daerah.

Alasannya, litbang daerah saat ini memiliki fungsi yang strategis dalam mengawal pelaksanaan kebijakan inovasi, seperti melakukan verifikasi dan evaluasi atas inisiatif inovasi yang diusulkan.

“Layak tidaknya usulan inovasi untuk diterapkan secara luas, ditentukan dari proses evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangan,” kata Fatoni.

Menurutnya, ada beberapa organisasi yang berperan penting dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Saat ini banyak litbang di daerah hanya setara eselon III dan IV. Semakin besar organisasinya, fungsi dan perannya tentunya akan lebih maksimal,” ujar Fatoni.

Penguatan litbang dapat dilakukan dengan menyediakan SDM fungsional tertentu yang mampu menjalankan fungsi litbang, seperti peneliti dan analis kebijakan.

“Litbang juga harus banyak melakukan kolaborasi antar aktor inovasi seperti dengan perguruan tinggi, lembaga think tank, swasta, masyarakat, dan pegiat inovasi lainnya,” ujar Fatoni.

Kemudian, litbang juga memiliki tugas untuk mendampingi uji coba pelaksanaan kebijakan inovasi daerah. Hal ini agar ide dan terobosan kebijakan tersebut dapat efektif, efisien, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semua peran dan fungsi litbang daerah tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah,” imbuh Fatoni.

Selain mengawal pelaksanaan inovasi, litbang berperan sebagai lembaga think tank yang menyediakan kebijakan berbasis riset bagi kepala daerah.

“Ekosistem inovasi harus dibangun dan institusi kelitbangan berperan sentral untuk itu. Melalui peran kelitbangan yang maksimal, kemajuan daerah yang didukung IPTEK akan cepat terwujud,” ujar Fatoni.

Di sisi lain, litbang daerah harus diberi kesempatan, support, dan penguatan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

"Dengan begitu litbang akan mampu memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan evaluasi kebijakan, dan penelitian sebagai dasar penetapan kebijakan secara maksimal," tutup Fatoni.

Tagar. #inovasi pelayanan publik #Balitbang Kemendagri #Inovasi #kemendagri #pemda

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19