×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kementerian ESDM Klaim Sudah Transparan Kelola Data dan Informasi

Rabu, 07 Juli 2021, 12:50 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kementerian ESDM Klaim Sudah Transparan Kelola Data dan Informasi

Ilustrasi. (shutterstock).

Infoanggaran.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah meningkatkan transparansi pengelolaan data dan informasi kepada publik guna mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, kementerian yang digawangi Arifin Tasrif ini terus mengembangkan sistem informasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

"Kepercayaan masyarakat kepada Kementerian ESDM tercipta saat pemenuhan informasi yang dibutuhkan dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Ego dalam webinar "Kemudahan Berinvestasi Di Sektor ESDM Dan Transparansi Informasi Industri Ekstraktif", dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM pada Rabu (7/7/2021).

Ego memaparkan, saat ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses data dan informasi sektor ESDM melalui berbagai kanal informasi. Antara lain website dan media sosial kementerian, kanal pengajuan permohonan informasi melalui website PPID Online, Contact Center ESDM 136, dan ruang pelayanan informasi di setiap unit kerja Kementerian ESDM.

Tidak hanya itu, masyarakat dan pelaku usaha di sektor ESDM juga dapat meminta informasi dan mengajukan perizinan di berbagai kanal yang sudah disiapkan secara daring.

Sepanjang 2020, Kementerian ESDM telah menyelesaikan lebih 30 ribu permohonan informasi melalui layanan PPID Online dan Contact Center 136. Sementara tahun ini, Kementerian ESDM telah menyelesaikan 13.800 permohonan informasi dari masyarakat dan investor.

"Ini menjadi komitmen kami agar kebutuhan informasi dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik," kata Ego.

Selain untuk memudahkan masyarakat, Ego mengatakan bahwa keterbukaan informasi sektor ESDM juga tidak lepas untuk mendukung peningkatan investasi.

"Terutama di sektor industri ekstraktif yang meliputi minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J Kede mengingatkan bahwa konsititusi mengakui hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus memberikan hak konstitusional baru kepada warga negara.

"Konstitusi juga memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara untuk menjamin terlaksananya hak tersebut," terang Hendra.

Dengan begitu, kata Hendra, tidak boleh ada satupun peraturan dibawah UUD 1945 yang mengurangi hak masyarakat untuk mengakses, meminta, memiliki, menyimpan, megelola, dan menggunakan informasi.


Terintegrasi

Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan, berbagai kanal layanan informasi di Kementerian ESDM telah tersedia dan terintegrasi secara online.

"Pelaksana layanan informasi yang tersebar di seluruh unit kerja juga bekerja dalam satu platform yang sama, sehingga penyelesaian permohonan informasi dapat dilaksanakan dengan baik dengan Service Level Agreement yang ketat," terang Agus.

Di subsektor migas, misalnya. Agus mengatakan pelaporan online dapat dilakukan melalui Data Migas Online, di mana dapat mengakses data secara online, Aplikasi Perizinan Online ESDM, dan Sistem Operasi Terpadu (SOT) SKK Migas.

Di subsektor minerba, sambung dia, "pelaporan dilakukan melalui sistem teknologi informasi aplikasi Minerba Online, terdiri atas dua bagian utama, yaitu Aspek Pelayanan Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Date Indonesia (MODI) dan Perizinan Online."

Sementara untuk aspek pembinaan dan pengawasan, Agus menerangkan bahwa pelaporan dilakukan melalu Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP), e-PNBP, dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP).

Lebih teknis, Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batubara Sunindyo Surya Herdadi menjelaskan aplikasi MOMI berisi batas-batas perizinan yang telah terbit yang dikompilasi bersama data-data tematik terkait pertambangan seperti peta kawasan hutan, batas administrasi dan informasi geospasial dasar lainnya, serta terminal khusus.

"Kita juga masih menggunakan MOMI ini untuk menganalisis kewilayahan dan ke depan juga apabila ada wilayah-wilayah berpotensi juga dan memang di wilayah kosong dan secara tata ruang dimungkinkan, tentunya kita akan melakukan pelelangan wilayahnya," ujar Sunindyo.

Sementara, aplikasi MODI dikembangkan dalam rangka peningkatan transparansi kualitas layanan akses data dan informasi dengan cepat di bidang mineral dan batu bara, terkait izin apa yang diberikan, komoditasnya, dan masa berlaku kontraknya.

"Aplikasi MODI ini sebenarnya inline dengan aplikasi MOMI. Aplikasi ini manfaatnya sangat baik bagi para investor karena bisa berfungsi sebagai search engine bagi perusahaan-perusahaan yang existing dan sudah diverifikasi sesuai penerbitannya," imbuh Sunindyo.

 

Sudah Baik

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI-IMA) Hendra Sinadia mengakui upaya transparansi pengelolaan data sektor ESDM sudaj baik.

"Banyak capaian yang dihasilkan pemerintah khususnya di Kementerian ESDM, salah satu yang paling mencolok adalah dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi atau tata kelola," terang Hendra.

Menurut dia, digitalisasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sangat bermanfaat bagi pengusaha dan pelaku industri pertambangan. Transparansi dalam pelaporan data-data ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dan investor.

Hendra mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) yang memiliki prinsip keterbukaan dan transparansi penerimaan negara di sektor industri ekstraktif juga membuat iklim investasi di Indonesia semakin diperhitungkan.

"Yang memberikan semangat bagi kita selaku pelaku industri bahwa pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara on the right track menuju investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab," tukas dia.

Tagar. #Tata Kelola Informasi #transparansi #kementerian esdm #keterbukaan informasi

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen