×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Kemensos Ubah Anggaran Pengadaan Gedung untuk Atasi Bencana

Senin, 01 Maret 2021, 15:58 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kemensos Ubah Anggaran Pengadaan Gedung untuk Atasi Bencana

Ilustrasi. (fajar.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah alokasi anggaran pengadaan gedung guna memaksimalkan penanganan bencana yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

“Mengingat terjadi musibah bencana alam di seluruh nusantara, maka pengadaan gedung diubah untuk memaksimalkan penanganan bencana,” ujar Mensos Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

Risma menegaskan bahwa Kemensos tidak akan membangun gedung pada tahun anggaran 2021. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar belanja operasional penanganan bencana pada tahun ini bisa memadai.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah menyiapkan buffer stock alias stok penyangga yang sewaktu-waktu bisa dikirim cepat ke lokasi jika terjadi bencana lagi pada tahun anggaran 2021.

“Sudah diberikan kepada pemda berupa dapur umum, tenda, genset, dan perahu,” tukas Risma.

 

Ditiadakan

Kendati begitu, langkah Kemensos itu belum cukup. Menurut Risma, pemerintah daerah juga perlu mempunyai anggaran penanganan bencana yang memadai pada tahun anggaran 2021.

“Diusulkan pembangunan gedung agar ditiadakan untuk memaksimalkan upaya penanganan pasca terjadi bencana,” jelas dia.

Kalau itu dilakukan, Risma yakin pemerintah daerah bakal lebih mandiri dalam menangani bencana. Sebab, anggaran penanganan bencana yang memadai bisa membuat daerah-daerah punya perlengkapan seperti tenda dan dapur umum yang lebih lengkap sehingga memudahkan penanganan pasca bencana.

Terlebih, lanjut dia, pemerintah daerah mempunyai peran yang lebih strategis mengatasi bencana ketimbang Kemensos.

Tagar. #Anggaran #Anggaran Daerah #kemensos

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19