×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Kemensos Harus Tindaklanjuti Temuan ASN Penerima Bansos

Senin, 22 November 2021, 13:35 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Kemensos Harus Tindaklanjuti Temuan ASN Penerima Bansos

Bantuan sosial dari Kementerian Sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sumber foto: kemensos.go.id

Infoanggaran.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima bantuan sosial (bansos). Selain itu, Yandri juga mengingatkan agar Kemensos memperbaiki data penerima  bansos yang dikelolanya.

“Apa yang disampaikan Bu Risma (Menteri Sosial) itu harus segera ditindaklanjuti dan pihak Kemensos harus segera memperbaiki data yang sudah ada dengan mengeluarkan orang-orang yang tidak pantas menerima bansos," kata Yandri, Senin (22/11/2021).

Untuk menindaklanjuti data itu, Yandri minta Kemensos bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga kepala daerah.

"ASN tuh kan ada dua sekarang, pegawai pusat sama daerah. Nah, kalau pusat mungkin cukup melalui MenPAN-RB sama BKN. Tapi yang pegawai daerah itu perlu kerja sama dengan gubernur, bupati, dan wali kota,"ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Yandri, Kemendagri dinilai mempunyai langkah efektif dan strategis menangani masalah itu. Mendagri bisa menerbitkan surat edaran terhadap ASN atau PNS yang menerima bansos untuk melapor.

"Paling efektif tentu minta peran langsung dari Mendagri untuk membuat surat edaran atau surat imbauan atau pengumuman atau surat perintah, ya terserah. Intinya ini harus segera atasi ASN di mana pun, apakah ASN pegawai pusat maupun ASN pegawai daerah, dengan sadar diri melapor," ujarnya.

Menurutnya, perlu pengumuman terbuka terhadap para ASN untuk segera melapor agar dikeluarkan dari data penerima bansos. Bila tidak melapor, Yandri menilai, ASN yang tetap menerima hansos dapat diberi sanksi. 

Namun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berpendapat ASN golongan I dan II masih pantas menjadi penerima bantuan sosial atau bansos. Sebab, golongan I dan II merupakan struktur terendah dari birokrasi PNS. Umumnya, golongan I merupakan lulusan SD sampai SMP, sementara golongan II merupakan lulusan SMA.

 

"ASNnya harusnya dilihat, kalau ASN berpenghasilan golongan I atau golongan II saya kira memang layak mendapatkan (bansos)," ujar Ace, Senin (22/11/2021).

Ace berpendapat, bantuan sosial memang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Termasuk juga para ASN golongan rendah yang memang layak karena tidak memiliki penghasilan tinggi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (19/11/2021) menyebutkan ada 31.624 ASN di 34 provinsi yang menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, ada pejabat eselon 1 atau setara dengan sebagai kepala sebuah instansi.  

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari jumlah ASN pemerima bansos, 28.965 adalah ASN aktif, sisanya diperkirakan adalah pensiunan. Data tersebut merupakan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 

Tagar. #ASN Terima Bansos #eselon 1 terima bansos #sanksi #bansos #kemensos

Berita Terkait
Ada 31.624 ASN Terima Bansos dari Pemerintah

Jumat, 19 November 2021, 17:42 WIB

Ada 31.624 ASN Terima Bansos dari Pemerintah
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek