×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Kemensos Belum Kembalikan Kelebihan Dana Bansos Rp1,4 T

Kamis, 24 Juni 2021, 19:07 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Kemensos Belum Kembalikan Kelebihan Dana Bansos Rp1,4 T

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) belum mengembalikan kelebihan dana bantuan sosial (bansos) 2020 sebesar Rp1,4 triliun ke kas negara.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, BPK menyebut kelebihan anggaran tersebut terjadi pada program Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Rinciannya, terdapat Rp821,09 miliar untuk bantuan sembako kepada 1.614.831 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terealisasi.

Kemudian ada Rp91,34 miliar yang belum terdistribusikan kepada 96.483 KPM PKH pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Lalu ada pula Rp519,32 miliar untuk program sembako dalam KKS yang belum terdistribusikan kepada 959.003 KPM. "Sisa dana BST sebesar Rp51,71 miliar belum disetor ke kas negara," tulis IHPS II 2020 BPK tersebut.

Tak hanya masalah kelebihan anggaran yang belum dikembalikan ke negara, BPK juga menemukan ketidaktepatan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kemensos.

Pertama, identitas penerima bantuan sosial PKH berupa NIK ganda pada setiap tahap/bulan penyaluran sebanyak 748.505 KPM. Nilai bantuan yang tak tepat tersebut mencapai Rp240,98 miliar.

Kedua, penyaluran bansos atas KPM bermasalah yang masih ditetapkan pada 2020 yaitu sebesar Rp273,29 miliar. “Lalu, masih adanya 499.290 KPM PKH yang belum memanfaatkan bansos yang diterima sebesar Rp495,87 miliar,” tulis BPK.

Kemudian, ditemukan juga adanya penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Januari 2020 yang tidak valid. Mulai dari NIK sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), nomor Kartu Keluarga (KK) tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi oleh pemerintah daerah juga belum memadai. Setidaknya terdapat 47 kabupaten/kota yang belum pernah melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS.

“Selain itu, ada pula kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS,” tulis BPK.

Tagar. #LHP BPK #dana bansos #kas negara #bansos #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen