×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Kemendagri: Ribuan Pejabat Penuhi Syarat Jadi Pj Kepala Daerah

Senin, 14 Maret 2022, 15:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Kemendagri: Ribuan Pejabat Penuhi Syarat Jadi Pj Kepala Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik enam kepala daerah periode 2018-2023, Kamis (20/9/2018). (Foto: merdeka).

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, ada sekitar 4.626 pejabat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Penjabat (Pj) kepala daerah. Hal ini dikemukakan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD di Kemendagri Andi Bataralifu menanggapi habisnya masa jabatan 101 Kepala Daerah pada tahun ini.

"Artinya dari sisi ketersediaan itu memadai," kata Andi, Senin (14/3/2022).

Andi membeberkan, 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya tahun ini terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

Merujuk pada penjelasan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Madya di UU Aparatur Sipil Negara (ASN), sambung Andi, pejabat JPT Madya yang tersedia untuk ditunjuk sebagai Pj Gubernur di level kementerian ada 588, sedangkan di provinsi ada 34.

Sementara itu, posisi Pj Gubernur yang akan kosong pada 2023 hanya ada 17 gubernur. 

Begitu juga dengan JPT Pratama. JPT Pratama di Kementerian tersedia 3.123 pejabat dan provinsi ada 1.503 pejabat. 

"Artinya kalau di total ada sekitar 4.626 pejabat yang memenuhi Pj. Jadi dari sisi ketersediaan mungkin itu relatif tercukupi, bahkan berlebih. Sehingga tentu seleksi secara selektif dan melihat ketersediaan kebutuhan daerah maka penugasan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh menteri dan atau presiden," tandas Andi. 

Diketahui, saat ini pasal pengangkatan penjabat kepala daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Alasannya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat rentan politisasi. 

Pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan presiden dan menteri dalam negeri menegasikan hak dan partisipasi masyarakat.

"Karena dilakukan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan secara demokratis," kata kuasa hukum pemohon, Nurkholis Hidayat, dalam dokumen permohonan, Kamis (10/3/2022) lalu.

Selain itu, penjabat kepala daerah dari ASN juga dinilai kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung.

Tagar. #kepala daerah #penjabat #masa jabatan #kemendagri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin