×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Kemendagri: Pengembangan BUMDes Perlu Pendampingan Pemerintah

Senin, 20 Desember 2021, 16:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Kemendagri: Pengembangan BUMDes Perlu Pendampingan Pemerintah

BUMDes di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto:tirto.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) membina dan mendampingi aparatur desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Senin (20/12/2021), melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemda, pemerintah desa dapat secara kritis memilih jenis usaha yang akan dikembangkan sehingga berpeluang meraup keuntungan melalui pengelolaan BUMDes. Dengan demikian keberadaan BUMDes dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan pembinaan dan pengembangan dalam bentuk pendampingan teknis dan capacity building, bantuan permodalan dan hibah, serta bridging kerja sama dengan perbankan atau BUMN atau BUMD, dan dari privat," tutur Yusharto. 

Selain membantu pendampingan, pemda juga dapat memberikan bantuan dana. Skemanya dapat berupa dana hibah atau akses permodalan, baik melalui perbankan, badan usaha milik daerah BUMD, maupun badan usaha milik negara (BUMN).  

Agar kontribusi BUMDes semakin besar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga dapat melakukan pendampingan. Caranya yakni melalui pembinaan dan dan mengawasi kinerja bupati/wali kota dalam mendukung pengelolaan BUMDes.

 “Misalnya, dengan memeriksa dokumen yang mengatur kewenangan, jumlah BUMDes, profil BUMDes, dan sumber daya manusianya,” ucap dia.

Pemerintah provinsi juga perlu mengetahui keberadaan BUMDes yang tidak dapat beroperasi. Dengan demikian gubernur dapat dengan mudah melakukan pembenahan terhadap permasalahan tersebut. 

Selain kitu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat provinsi juga dapat me-review kebijakan yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan BUMDes. Sementara itu, APIP di tingkat kabupaten kota dapat memeriksa kinerja keuangan BUMDes.

 

Berpihak pada Desa

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang berpihak kepada desa, terutama warga miskin dan miskin ekstrem.

Mendes PDTT mengaku telah melakukan proyek percontohan desa peternakan terpadu-berkelanjutan yang dikelola BUMDes Bersama di tujuh kabupaten.  Langkah-langkah itu sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 yang berpihak terhadap masyarakat desa utamanya warga miskin dan miskin ekstrem desa.  

"Keberpihakan ditunjukkan pula pada kebijakan plafon Dana Desa untuk BLT Desa," ujar Gus Halim –sapaan akrab Mendes PDTT.

Gus Halim kemudian melanjutkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dijalankan sesuai kewenangan desa dan diputuskan melalu musyarawarah desa. Dengan demikian, ujarnya, Perpres Nomor 104 Tahun 2021 sejalan dengan asas rekognisi, subsidiaritas, dan musyawarah dalam Undang-Undang Desa.

Perpres Nomor 104 Tahun 2021 telah disosialisasikan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui surat resmi, tenaga pendamping profesional, dan media sosial.

Dalam acara itu  juga diluncurkan sertifikat badan hukum untuk 1.604 BUMDes dari 5.170 yang telah mendaftar dan 23 BUMDes Bersama dari 80 yang telah mendaftar. Menurut data Kemendes PDTT, per 19 Desember 2021 terdapat 26.903 BUMDes yang sudah mendaftar nama dan 1.665 BUMDes Bersama yang juga telah melakukannya.

"Hari ini menjadi tonggak sejarah peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUMDesa dan 23 BUMDesa Bersama," kata Gus Halim.

Tagar. #desa #Yusharto Huntoyungo #Mendes PDTT #kemendagri #BUMDes

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen