×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Kemendagri Akan Tunjuk 101 Kepala Daerah

Kamis, 06 Januari 2022, 16:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Kemendagri Akan Tunjuk 101 Kepala Daerah

Ilustrasi pengangkatan kepala daerah. (Foto:selasar.co)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sebanyak 101 daerah akan dipimpin oleh penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat walikota yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan ini dilakukan lantaran masa jabatan kepala daerah telah berakhir tahun ini padahal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan digelar pada 2024.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan menyebutkan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati dan 18 walikota.

Kekosongan jabatan di daerah itu akan diisi oleh penjabat sementara akan ditunjuk langsung oleh pemerintah dan mengacu pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

"Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota yang akhir masa jabatannya tahun 2022 tersebut, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur/wagub, bupati/wabup, serta wali kota/wawako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," kata Benny Kamis (6/1/2022). 

Untuk penjabat gubernur akan diisi oleh pimpinan tinggi madya atau setingkat Eselon 1. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 ayat 10 UU nomor 10 tahun 2016. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, sesuai Pasal 11 berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat Eselon 2. Para penjabat kepala daerah itu akan menjabat sampai dengan pelantikan kepala daerah selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengisi 101 jabatan kepala daerah tersebut Benny menjamin sumber daya manusia (SDM) pemerintah cukup.

"SDM pemerintah sangat cukup," kata Benny.

Menyoal tentang kekosongan jabatan di pemerintahan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengingatkan Kemendagri melakukan seleksi yang ketat dalam penjaringan penjabat kepala daerah khususnya penjabat yang akan diusulkan kepada Presiden.

"Kemendagri harus selektif dan transparan ketika akan mengajukan nama calon penjabat gubernur kepada presiden. Bila perlu melakukan uji kelayakan terlebih dahulu melalui panitia seleksi (pansel)," kata Junimart yang dikutip Kamis (6/1/2022).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, penjabat gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung Presiden. Sementara itu menurut dia, untuk penjabat bupati dan wali kota diajukan gubernur dan dipilih Kemendagri.  

Junimart berharap dengan proses penunjukan penjabat kepala daerah sesuai aturan, maka calon yang terpilih dapat menjalankan seluruh program strategis pemerintahan.

"Program-program strategis di pemerintahan provinsi dan kabupaten, kota tetap berjalan dengan kehadiran para pejabat itu sebagaimana fungsi dan tugas gubernur yang sudah berakhir masa jabatannya sesuai dengan asas asas pemerintahan yang baik," harap Junimart. 

Junimart mengingatkan, selama menjadi penjabat kepala daerah, mereka tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik, terutama memihak kepada parpol.

 

Tagar. #kepala daerah #penjabat #jabatan #pilkada

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin