×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Kekerasan pada Perempuan Naik Dua Kali Lipat

Senin, 13 Desember 2021, 18:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Kekerasan pada Perempuan Naik Dua Kali Lipat

Ilustrasi kekerasan pada perempuan. (Foto:mediaindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta  - Per September 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dua kali lipat mencapai 4500 kasus dibandingkan tahun lalu.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, hal ini terjadi lantaran pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditangani dengan baik karena tidak sebanding dengan kapasitas penanganan. 

Selain itu, kriminalisasi masih terjadi terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pada tahun 2021.

Perlindungan terhadap kriminalisasi itu pun belum memadai karena tidak ada produk hukum yang kuat untuk melindungi korban. Oleh karena itu, Andy mendorong agar pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus menjadi prioritas di parlemen. 

"Kesulitan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan inilah menjadi dasar pemikiran RUU TPKS," katanya, Senin (13/12/2021).

Seruan untuk mendorong disahkannya RUU TPKS juga disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia Sulityowati Irianto.

Sulis mengatakan, Indonesia butuh instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan. Sebab, saat ini banyak kebijakan daerah yang diskriminatif dan berlawanan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu literasi hukum masyarakat Indonesia pun masih kurang sehingga terdapat banyak problematika dalam proses pembuatan produk hukum, misalnya saja pemahaman terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Ada frasa dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang masih jadi persoalan. Yaitu kekerasan seksual terjadi karena ketiadaan persetujuan dan relasi kuasa. Dua unsur tersebut yang perlu ditekankan untuk menghapus kekerasan seksual.

"Masyarakat masih banyak miskonsepsi terkait isi dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021,” ujar Sulis.

Ada Ketimpangan

Secara terpisah, Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra melihat ada ketimpangan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Padaha,l banyak korban akibat kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

“Seperti tidak ada yang mampu berbuat lebih, dengan barisan korban yang begitu banyak, bahkan ada yang memilih bunuh diri (kasus mahasiswi Universitas Brawijaya) sebelum mendapat keadilan,” katanya.

Begitu juga aksi bejat okum guru agama di Bandung, Herry Wirawan (HW) yang berlangsung dalam sejak 2016-2021. Dalam kurun waktu itu tidak ada melapor, padahal dari perbuatannya beberapa korban sampai melahirkan.

Jasra mengaku heran dengan situasi ini termasuk soal minimnya kesadaran orangtua atau masyarakat untuk melapor.

“Ada apa dengan orang tua para korban di Bandung? Sebegitu misteriusnya kisah-kisah di balik peristiwa kejahatan seksual. Apakah polisi, jaksa dan hakim perlu upaya ekstra mengungkapnya, agar pelaku terjerat hukum dan benar-benar tuntas,” ujarnya

Jasra berharap pihak berwenang dan stakeholder dapat lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sehingga tidak ada korban lagi.

“Korban baik yang masih hidup dan meninggal mendapat keadilan agar tidak meninggalkan korban satupun,” katanya. 

 

Tagar. #kekerasan pada perempuan #KDRT #HW #Komnas Perempuan #Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 #KPAI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin