×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Kebiri Kimia Bukti Pemerintah Tak Prioritaskan Korban

Senin, 04 Januari 2021, 13:58 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kebiri Kimia Bukti Pemerintah Tak Prioritaskan Korban

Ilustrasi. (ibtimes.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai hukuman kebiri kimia yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, bukti pemeritah tidak memprioritaskan korban kekerasan sosial.

Hal itu terbukti dari minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk perlindungan dan pemulihan korban yang dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat minim, bahkan mengalami penurunan signifikan.

“Sejak 2015 sampai dengan 2019 jumlah layanan yang dibutuhkan korban dan diberikan oleh LPSK terus meningkat, namun anggaran yang diberikan kepada LPSK sejak 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan cukup signifikan,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu melalui keterangan tertulis, Senin (4/1/2020).

Erasmus mengatakan, pelaksanaan kebiri kimia yang notabene membutuhkan biaya mahal menunjukkan bahwa pemerintah siap dengan beban anggaran baru hanya demi penghukuman pelaku. Sementara korban dibiarkan menjerit gegara harus menanggung biaya perlindungan dan pemulihan akibat minimnya anggaran LPSK.

Bukti lainnya, lanjut Erasmus, Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif dalam satu aturan terkait perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual hingga saat ini. “Aturan pemulihan korban kekerasan seksual tersebar dan berbeda-beda minimal di 5 undang-undang.”

Ke-lima aturan itu adalah UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, dan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Sampai saat ini komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur,” tegas Erasmus.

 

Prioritaskan Korban

Lebih jauh, ICJR menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pelindungan dan pemulihan korban ketimbang mengedepankan penerapan hukuman kebiri kepada pelaku.

“Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan peningkatan anggaran lembaga yang bertugas pada pelayanan pemulihan dan perlindungan korban,” jelas Erasmus.

Selain itu, lanjut dia, pengaturan perlindungan dan pemulihan korban perlu diatur dalam undang-undang yang lebih komprehenship. “Wacana seperti RUU Perlindungan dan Pemulihan Korban atau RUU Penghapusan Kekersan Seksual yang berbasis pemulihan korban sudah harus mulai dicanangkan dan dibahas.”

Erasmus mendesak pemerintah tidak lagi mengedepankan penghukuman pelaku melalui kebiri kimia. Selain karena biaya mahal, kata dia, kebiri kimia juga belum tentu efektif menghapus kekerasan seksual.

“Saatnya beralih pada mekanisme perlindungan dan pemulihan korban,” pungkas Erasmus.

Tagar. #kekerasan seksual #Anggaran #LPSK #kebiri kimia

Berita Terkait
RUU PKS Harus Bersifat Preventif

Rabu, 25 Agustus 2021, 23:51 WIB

RUU PKS Harus Bersifat Preventif
RUU PKS Bukan Hanya Desakan Kaum Perempuan

Selasa, 13 Juli 2021, 19:06 WIB

RUU PKS Bukan Hanya Desakan Kaum Perempuan
RUU PKS Harus Utamakan Sisi Kemanusiaan

Senin, 12 Juli 2021, 16:22 WIB

RUU PKS Harus Utamakan Sisi Kemanusiaan
RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat

Selasa, 04 Agustus 2020, 19:51 WIB

RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19