×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Kebijakan THR ASN Perlu Dikoreksi

Jumat, 07 Mei 2021, 20:07 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Kebijakan THR ASN Perlu Dikoreksi

Ilustrasi (Foto: Sindonews)

Infoanggaran.com, Jakarta  Ekonom Narasi Institute Fadhil Hasan menilai kebijakan pemerintah terkait THR ASN perlu dikoreksi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan THR secara penuh.

“Bila pun ada, pemerintah seharusnya terbuka kepada publik,” kata Fadhil dalam webinar yang berlangsung Jumat (7/5/2021).

Dia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan mencerminkan inkonsistensi kebijakan bagi masyarakat, khususnya, para abdi negara. "Padahal, pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk membayar THR secara penuh, tetapi THR ASN tidak dibayar penuh," kata Fadhil.

Pemberian THR ASN secara penuh diyakini punya peranan bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Hal ini juga akan berdampak pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana pada kuartal II 2021, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sampai 7 persen.

Namun dengan pemotongan THR ASN, ia mengaku sangsi dengan target tersebut. "Dengan THR yang tidak penuh untuk ASN dan masih ada persoalan di THR pekerja swasta, saya kira dorongan konsumsi bisa tidak optimal, sehingga apa benar pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa tercapai?" tanya Fadhil.

 

Pemerataan

Selain untuk mengejar target pertumbuhan, Fadhil juga menyatakan bahwa THR PNS penuh bisa berperan pada pemerataan ekonomi. Sebab, meski larangan mudik berlaku, tetapi para pegawai negara sejatinya masih bisa mentransfer THR mereka ke sanak saudara di kampung dan desa.

"Sehingga sebagian besar bisa dibelanjakan atau ditransfer ke keluarga di desa. Ini instrumen pemerataan kesejahteraan kota ke desa, pusat ke daerah," tuturnya.

Senada, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga setuju bahwa pemberian THR akan mendorong daya beli masyarakat. Karena itu, THR harus diberikan secara penuh kepada ASN untuk mendongkrak roda perekonomian.

“Kenapa pemerintah tidak memberi contoh baik untuk pihak swasta. Seharusnya pemerintah tidak salah kelola dan salah pandangan terkait THR ini,” ujarnya.

 

Fokus Pemulihan Demand

Sementara, Guru Besar Ekonomi dari IPB Didin S Damanhuri berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pemulihan sisi demand daripada sisi supply. Karenanya, pemberian THR secara penuh dapat memperbaiki daya beli masyarakat.

“Pemulihan ekonomi di demand side sangat tepat dan THR terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan publik dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom senior INDEF Aviliani juga setuju bahwa pemerintah harus mengubah pola permintaan di pertengahan tahun ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat, semua orang bicara demand side. Dalam belanja, pemerintah lebih mengarah ke supply side, jadi mungkin perlu diubah," kata Aviliani.

 

Jangan Dicicil

Sedangkan ari sisi buruh, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pengusaha membayar THR secara penuh dan tidak dicicil.

“THR di swasta merupakan kebahagiaan. Pada saat itu belanja meningkat, purchasing power meningkat maka konsumsi pasti meningkat di tengah pandemi ini,” katanya.

Menurutnya, pengupahan THR telah menjadi bagian dari tanggung jawab pengusaha, sebab pemerintah telah memberikan stimulus.

Dalam pembayaran THR ini, Said berharap pengusaha tak mencicil pembayaran. “Ada perusahaan tahun lalu belum lunas, masa ini mau dicicil lagi? Bayar THR Rp50 ribu ya marahlah orang” jelasnya.

Kalau tidak mampu bayar THR, kata Said, perusahaan wajib melaporkan kinerja keuangan dua tahun lalu. Selain itu mengajak diskusi pekerja dengan itikad baik.

Tagar. #ekonomi #Indef #THR #THR ASN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih