×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Kebijakan Fiskal 2022 Belum Dukung Ekonomi Hijau

Senin, 03 Mei 2021, 14:20 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kebijakan Fiskal 2022 Belum Dukung Ekonomi Hijau

Ilustrasi. (jabarprov.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Koalisi Generasi Hijau menilai, arah kebijakan fiskal yang termuat dalam rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 belum mendukung pemulihan ekonomi hijau dan penanganan krisis iklim.

“Arah kebijakan fiskal 2022 yang dipaparkan Sri Mulyani belum mencerminkan transformasi kepada green economy ini,“ ujar Koordinator Koalisi Generasi Hijau Misbah Hasan melalui keterangan tertulis, Senin (3/4/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan merespons paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait arah kebijakan fiskal 2022 dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangnas) pada 30 April 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan fokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut dia, reformasi struktural diarahkan pada penguatan sumberdaya manusia dan transformasi ekonomi. Sementara transformasi ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas ekonomi.

Misbah tidak menampik bahwa reformasi struktural dalam pemulihan ekonomi sudah cukup bagus. Ini lantaran mencakup penguatan sumberdaya manusia dan transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur reformasi institusional dan reformasi fiskal.

“Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi seharusnya bisa memperkuat transformasi ekonomi hijau dan ketahanan iklim,“ jelas Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini.

Misbah berpendapat, pemerintah tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk pertumbuhan hijau dan berkelanjutan atau green and sustainable growth pada APBN 2022 mendatang.

“Jika pemerintah memaksakan mengejar pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan transformasi ke arah ekonomi hijau, maka dikhawatirkan kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam yang terbatas,” imbuh dia.

 

Belum Sinkron

Sementara itu, Ketua International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia Aldi Muhammad Alizar mengungkapkan, arah kebijakan fiskal belum sinkron dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang tengah disusun Bappenas.

“Kelihatannya Bappenas dan Kementerian Keuangan jalan sendiri-sendiri dan belum sinergis,” jelas Aldi.

Menurut Aldi, seharusnya Kementerian Keuangan dan Bappenas bisa saling bersinergi dalam perencanaan (RKP 2022) dan penganggaran/fiskal (KEM PPKF 2022).

“Dengan kata lain, perencanaan ekonomi hijau yang termuat dalam RKP 2022, meskipun masih sangat kecil, jangan sampai hilang dan tidak ada dalam KEM PPKF 2022 di Kementerian Keuangan,” tukas dia.

Dalam RKP 2022, sambung dia, Bappenas sudah memasukkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai salah satu fokus utama pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.

Menurut Aldi, kebijakan PRK tersebut seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang memadai dari APBN 202 agar bisa mencegah krisis iklim ke depan.

“Apalagi, pemerintah sendiri sudah menetapkan target penurunan emisi karbon 2022 sebesar 26,8 persen - 27,1 persen,” imbuh dia.

Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Yusdi Usman mengingatkan bahwa Indonesia sudah menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tercantum dalam NDC (Nationally Determined Contributions) sebesar 29 persen dengan kekuatan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Jika kebijakan fiskal pemerintah cenderung lemah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau, maka target NDC 2030 akan sulit dicapai,” terang Yusdi.

Terlebih, lanjut dia, kebutuhan dana untuk mencapai NDC tidak kecil. Kebutuhan dana untuk mencapai target NDC yang terdapat dalam Second Biennial Update Report (BUR-2) yang dikeluarkan pemerintah mencapai  Rp3.461 triliun sampai 2030 atau Rp266,2 triliun per tahun.

Yusdi juga mengingatkan adanya kebutuhan Indonesia untuk transformasi menuju netral karbon (net zero emission) pada 2050. Jika pemerintah tidak mempersiapkan berbagai strategi, termasuk kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau, maka upaya penanganan dan pencegahan krisis iklim 2030 dan 2050 tidak akan terwujud.

 

Harus Dukung

Misbah melanjutkan, skema fiskal yang disusun Kementerian Keuangan harus mendukung transformasi pemulihan ekonomi hijau baik melalui kebijakan perpajakan, belanja negara, maupun kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN 2022.

“Kalau proses perencanaan di Bappenas yang tercantum dalam RKP 2022 tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan, maka ada kemungkinan semua yang direncanakan oleh Bappenas untuk transformasi ekonomi hijau akan menguap dalam proses di Kementerian Keuangan dan proses politik di DPR RI,” kata Misbah.

Yusdi Usman menambahkan, Bappenas harus memastikan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan sinkron dan mendukung perencanaan kebijakan ekonomi hijau yang ada dalam RKP 2022, termasuk dua major project, yaitu pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi yang akan dibiayai oleh APBN.  

“Dua major project ekonomi hijau dalam RKP 2022 ini adalah pembangunan PLTS Atap di gedung Kementerian/Lembaga dan penerapan konservasi energi pada gedung/bangunan dan sarana konservasi,” jelas Yusdi.

Kendati begitu, dia menyayangkan alokasi anggaran prioritas nasional yang diusulkan oleh Bappenas untuk mendukung pencegahan bencana iklim sangat kecil, yakni hanya Rp9,6 Triliun.

“Ini memperlihatkan bahwa keseriusan pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan pencegahan krisis iklim masih sangat lemah,” pungkas Yusdi.

Tagar. #pemulihan ekonomi nasional #kebijakan fiskal #pembangunan rendah karbon #ekonomi hijau

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju