×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Kebijakan Covid-19 Abai Tata Kelola dan Antikorupsi

Selasa, 16 Februari 2021, 20:07 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kebijakan Covid-19 Abai Tata Kelola dan Antikorupsi

Ilustrasi. (gatra.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merespons pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu empat bulan awal masa pandemi saja, tak kurang dari 56 kebijakan yang telah ditelurkan.

Sayangnya, menurut catatan Transparency International Indonesia (TII), berbagai kebijakan itu tidak memperhatikan aspek tata kelola dan antikorupsi.

“Seharusnya, pandemi justru memberi peluang untuk penguatan program anti korupsi dan meningkatkan tata kelola,” ujar peneliti TII Agus Sarwono dalam diskusi virtual bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Penanganan Covid-19”, Selasa (16/2/2021).

Terlebih, kata Agus, risiko korupsi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) cukup tinggi, bahkan semua sektor masih menimbulkan celah rasuah.

Sektor kesehatan, misalnya. Berdasarkan kajian TII, proses pengadaan alat kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pembayaran masuk ke dalam area berisiko paling tinggi gegara peraturan pengadaan yang terlalu sentralistik.

Anggaran sektor perlindungan sosial juga rawan penyelewengan. Kerawanan tersebut bisa terjadi akibat data penerima bantuan tidak update, duplikasi data penerima, dan keterlambatan penyaluran.

Sementara risiko korupsi di sektor pembiayaan korporasi lantaran masih ada masalah kelembagaan dan regulasi yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa anggaran yang sudah digelontorkan, tidak digunakan untuk menyehatkan kondisi keuangan perusaha atau membantu perusahaan yang sedari awal memiliki kinerja buruk.

Dari berbagai sektor program PC PEN, hanya sektor insentif usaha yang mempunyai risiko korupsi relatif kecil. “Hal ini karena prosedur dan kriteria pemberian insentif yang relatif lebih jelas, serta didukung dengan sistem teknologi informasi yang bisa mengurangi celah korupsi,” imbuh Agus.

Dia mengatakan, pemerintah harusnya belajar dari penanganan krisis kesehatan sebelumnya seperti flu burung dalam menyusun kebijakan terkait pandemi Covid-19.

“Kerugian negara akibat korupsi pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan alih teknologi produksi vaksin flu burung ditaksir mencapai Rp63,9 miliar,” kata Agus, mengingatkan.

Lebih jauh Agus meminta pemerintah segera memperbaiki manajemen kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan guna meminimalkan praktik rasuah di masa pandemi.

“Penting untuk memastikan bahwa praktik penerapan prinsip antikorupsi--misalnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMA)--tidak hanya diberlakukan di internal Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, tapi  juga berlaku bagi BUMN dan mitra usaha penyedia barang dan jasa,” tukas Agus.

Selain itu, Aparat Internal Pemerintah (APIP) juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas kebijakan terkait pandemi.

Begitu juga dengan pengawas eksternal seperti KPK dan BPK harus terlibat secara proaktif. “Dalam melakukan fungsi ini, KPK memiliki peran penting dalam koordinasi, monitoring, dan penindakan,” jelas Agus.

 

Kinerja Buruk

Di bagian lain, pendiri laporcovid-19.org Irma Handayani menilai kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 masih buruk.

Menurut Irma, hal tersebut terlihat dari kasus positif Covid-19 yang masih tinggi hingga saat ini. Berdasarkan data per 15 Februari 2021, total kasus positif telah mencapai 1,22 juta dengan pasien meninggal sebanyak 33,3 ribu orang.

“Itupun tesnya kecilnya sekali. Artinya kalau kita meningkatkan jumlah tes, kemungkinan jumlahnya (positif Covid-19) lebih banyak,” jelas Irma.

Dia mengatakan pemerintah gagal melakukan tes yang optimal. “Baik karena jumlahnya tidak memadai, cakupannya rendah, maupun waktu pelaporannya yang lama.”

Lebih lanjut Irma Handayani mengatakan, pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan bisa menekan angka kasus positif Covid-19 juga buruk. Menurut dia, terlalu banyak permasalahan yang muncul pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang dikhususkan untuk kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan.

Terlebih, setelah adanya kebijakan pelaksanaan vaksin mandiri yang dilakukan oleh BUMN. “Vaksin mandiri menyalahi kesetaraan dan keadilan,” tegas Irma.

Selain itu, kata dia, “vaksin mandiri bisa menjadi peluang korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan.”

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menambahkan, pemerintah lebih baik mempercepat proses vaksinasi gratis ketimbang melakukan vaksinasi mandiri.

Kalau pelaksanaan vaksinasi gratis tak dilakukan secara cepat dan merata, Misbah khawatir hal itu "akan memperburuk perekonomian Indonesia, terutama angka kemiskinan dan pengangguran."

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini, jumlah penduduk miskin per September 2020 mencapai 27,55 juta atau 10,19 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini naik 0,42 persen dibandingkan September 2019.

Begitu juga dampak terhadap APBN di mana pendapatan negara terkontraksi, belanja semakin meningkat, dan defisit kian melebar. “(Bahkan) utang Indonesia membengkak dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 38,68 persen,” kata Misbah, mengingatkan.

“Meningkatnya rasio utang ini akan berimbas pada peningkatan pembayaran bunga utang dan memengaruhi belanja negara untuk sektor-sektor prioritas,” tambah dia.

Menurut data yang disampaikan Misbah, belanja bunga utang pada 2020 mencapai Rp338,78 triliun. Tahun anggaran 2021, pembayaran bunga utang sebesar Rp373,26 triliun.

“(Belanja bunga utang) ini sudah melebihi anggaran (fungsi) kesehatan,” jelas Misbah.

Di masa pandemi saat ini, lanjut Misbah, pemerintah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap utang. Dia yakin ini bisa dilakukan asal pemerintah mau melakukan efisiensi belanja negara secara optimal.

Sayangnya, efisiensi belanja tak dilakukan secara maksimal. “Di Kemenhan (Kementerian Pertahanan) dan Polri, efisiensinya kecil,” pungkas Misbah, mencontohkan.

 

Tagar. #penanganan covid-19 #anggaran covid-19 #kebijakan fiskal #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun