×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Kebijakan APBD 2022 Jangan Bersifat Rutinitas

Jumat, 20 Agustus 2021, 15:22 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Kebijakan APBD 2022 Jangan Bersifat Rutinitas

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Kemendagri.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) menyusun APBD 2022 secara efisien, efektif, dan tidak bersifat rutinitas.

Ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 910/4350 SJ Tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. SE Mendagri ini merupakan tindaklanjut dari hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Agustus 2021 tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2022.

SE ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Penyusunan APBD diarahkan agar tidak monoton, tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian,” ujar Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat (20/8/2020).

Untuk mencapai hal tersebut, pemda perlu mengubah budaya kerja. Antara lain, melaksanakan kerja digital dalam menggelar pertemuan/rapat. Selain itu, pemda harus mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor, serta belanja aparatur.

“Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga bisa meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor.

“Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sesuai PAD yang sah," ujarnya.

 

Empat Arahan

Dalam SE itu, Mendagri juga menginstruksikan agar Pemda memperhatikan empat hal dalam menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan Dana Desa 2022.

Empat hal tersebut adalah, dana transfer umum digunakan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Kedua, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik.

Ketiga, Pemda wajib mengalokasikan Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan daerah.

Terakhir, untuk mengantisipasi kondisi darurat, Pemda juga diminta untuk mengalokasi dana tak terduga 5 sampai 10 persen.

Tagar. #APBD 2022 #Pemerintah Daerah #Dana Desa #tkdd #kemendagri

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19