×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Kata Menkeu, Anggaran Daerah Lebih Banyak Tersedot untuk Belanja Birokrasi

Senin, 13 September 2021, 21:30 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Kata Menkeu, Anggaran Daerah Lebih Banyak Tersedot untuk Belanja Birokrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (detik.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpendapat pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola anggaran. Sebab, hingga kini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja birokrasi.

"Indikasi besarnya belanja birokrasi yakni belanja pegawai, belanja barang, dan jasa rata-rata 59 persen dari total anggaran daerah dalam tiga tahun terakhir," jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).

Akibatnya, tata kelola keuangan daerah tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Bahkan, model pengalokasian anggaran yang lebih banyak dihabiskan untuk birokrasi telah menghambat berbagai agenda pembangunan nasional.

"Dengan belum optimalnya kapasitas daerah, menyebabkan semakin sulit mencapai tujuan bernegara," tukas dia.


Diecer

Di tengah kondisi tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah daerah juga masih mengecer belanja program ke banyak kegiatan.

Tahun anggaran 2021, misalnya. Menurut Sri Mulyani, terdapat 29.623 program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan.

"Ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil, semua dapat tapi tidak memerhatikan pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," imbuh dia.

Tidak hanya itu, hingga kini masih banyak daerah yang melakukan business as usual. Bahkan tak sedikit daerah yang masih mengendapkan uangnya di perbankan meski kerap ditegur pemerintah pusat.

"Posisi Juli 2021, ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan," terang Sri Mulyani.

Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak