×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Jokowi: Penurunan Stunting Harus Libatkan Calon Pengantin

Kamis, 24 Maret 2022, 14:05 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Jokowi: Penurunan Stunting Harus Libatkan Calon Pengantin

Tangkapan layar - Presiden Jokowi meninjau lokasi percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kamis (24/3/2022).

Infoanggaran.com, Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan, penanganan menurunkan angka stunting tidak hanya soal gizi anak. Penurunan angka stunting juga harus melibatkan pasangan calon pengantin. 

"Saya lihat di lapangan, stunting tidak hanya urusan gizi anak tapi dimulai dari calon pengantin yang harus disiapkan. Agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum hamil. Harus mengerti betul apa yang dilakukan," kata Jokowi saat mengunjungi Desa Kesetnana Kecamatan Molo Selatan Timur Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022).  

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, para calon pengantin harus memiliki informasi cukup mengenai persiapan kesehatan dan gizi sebelum memiliki keturunan. 

Oleh sebab itu, setiap calon pengantin harus mendapat pendampingan dan pengetahuan pencegahan stunting.  

"Karena belum tentu semua pengantin tahu (pencegahan stunting). Meskipun punya uang banyak tapi kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan, bisa jadi keliru juga," tegas Presiden. 

Selain itu, intervensi perbaikan gizi anak perlu terus dilakukan. Kemudian, membangun rumah sehat dengan sanitasi yang baik, dan kecukupan air bersih. 

“Hari ini melihat langsung di lapangan. Rumah yang kita tahu, penderita stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dan, ini juga akan kita intervensi, dan kalau intervensi terpadu termasuk urusan air juga dikerjakan,” beber Jokowi. 

Presiden menegaskan, kerja keras menurunkan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah setempat namun juga urusan pemerintah kota/kabupaten, provinsi dan pusat. 

Apalagi, pemerintah telah memberi target, angka stunting harus turun hingga di bawah 14 persen pada 2024. 

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kota, kabupaten, provinsi dan pusat, akan sangat sulit mencapai target,” tukas Presiden. 

 

Tertinggi 

Diketahui, Kabupaten TTS menjadi perhatian pemerintah lantaran angka stunting di kawasan ini paling tinggi dibandingkan 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas penanganan stunting

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi angka stunting di TTS mencapai 48,3 persen atau dengan narasi ada 48 balita stunting di antara 100 balita.  

Padahal, Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya, angka stunting di TTS melebihi dua kali dari standar WHO. 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo Hasto Wardoyo menargetkan, prevalensi stunting di TTS yang saat ini 48,3 persen, turun menjadi 43,01 persen pada akhir 2022 mendatang. 

“Pada 2023 ditaget turun menjadi 36,22 persen dan pada 2024 bisa turun lagi menjadi 29,35 persen,” harap Hasto. 

Daerah dengan prevalensi angka stunting tinggi di NTT tidak hanya TTS. Berdasarkan data SSGI 2021, terdapat 15 kabupaten berkategori merah atau masih di atas 30 persen. 

Sisanya, sebanyak tujuh kabupaten/kota di NTT berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen. 

Tidak ada daerah di NTT yang berstatus hijau dengan pravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen, apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen. 

Kabupaten yang mendapat kategori merah itu adalah TTS, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. 

Sementara daerah dengan kategori kuning adalah Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan, tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tagar. #anak #stunting #pengantin #Kesetnana #TTS #jokowi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin